Kepercayaan rakyat jadi tantangan berat KPU
A
A
A
Sindonews.com - Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik dan penyelenggara negara diprediksi akan berdampak pada menurunnya kepercayaan para pelaksanaan Pemilu 2014.
Akibatnya,banyak rakyat yang memiliki hak suara tidak akan menyalurkan suaranya dalam pemilu. Persoalan kepercayaan ini merupakan tantangan terberat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih untuk dapat memulihkannya.
Anggota KPU terpilih Hadar Navis Gumay membenarkan jika tantangan terberat yang harus dihadapi KPU adalah mengembalikan kepercayaan rakyat. Salah satu hal yang bisa dilakukan KPU ke depan adalah dengan menyelenggarakan pemilu yang dapat dipercaya rakyat, adil, transparan, membuka partisipasi, dan melayani masyarakat sepenuhnya.
"Masalah terbesar adalah kepercayaan,sehingga kita harus cepat merespons persoalan- persoalan yang terkait dengan hal itu," ungkap Hadar di Jakarta, kemarin.
Menurut Hadar, selain persoalan kepercayaan, tantangan lain yang harus dihadapi KPU adalah penyesuaian peraturan dan undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Pemilu yang saat ini baru dibahas di DPR. Ditambah lagi, paparnya, persoalan tidak akuratnya data daftar pemilih yang selama ini masih selalu menghantui pelaksanaan pemilu.
Mengenai persoalan daftar pemilih ini, Hadar mengaku KPU akan menyiapkan program-program agar daftar pemilih dapat tersusun akurat dan tepercaya. Program itu tetap akan mengedepankan data kependudukan dari pemerintah dipadu dengan data pemilih yang dimiliki KPU. "Dalam penerapannya, pendataan itu harus memudahkan petugas di lapangan serta menjangkau pemilih," tandasnya.
Ketua JPPR Yus Fitriadi mengungkapkan, salah satu pemicu rendahnya kepercayaan masyarakat adalah tidak akuratnya data pemilih. Hal ini semakin memunculkan keraguan di masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu.
"KPU harus dapat memperbaiki sarana dan prasarana agar pendataan calon pemilih di seluruh Indonesia dapat akurat. Dengan demikian, keraguan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu akan terhapuskan," paparnya. (san)
Akibatnya,banyak rakyat yang memiliki hak suara tidak akan menyalurkan suaranya dalam pemilu. Persoalan kepercayaan ini merupakan tantangan terberat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih untuk dapat memulihkannya.
Anggota KPU terpilih Hadar Navis Gumay membenarkan jika tantangan terberat yang harus dihadapi KPU adalah mengembalikan kepercayaan rakyat. Salah satu hal yang bisa dilakukan KPU ke depan adalah dengan menyelenggarakan pemilu yang dapat dipercaya rakyat, adil, transparan, membuka partisipasi, dan melayani masyarakat sepenuhnya.
"Masalah terbesar adalah kepercayaan,sehingga kita harus cepat merespons persoalan- persoalan yang terkait dengan hal itu," ungkap Hadar di Jakarta, kemarin.
Menurut Hadar, selain persoalan kepercayaan, tantangan lain yang harus dihadapi KPU adalah penyesuaian peraturan dan undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Pemilu yang saat ini baru dibahas di DPR. Ditambah lagi, paparnya, persoalan tidak akuratnya data daftar pemilih yang selama ini masih selalu menghantui pelaksanaan pemilu.
Mengenai persoalan daftar pemilih ini, Hadar mengaku KPU akan menyiapkan program-program agar daftar pemilih dapat tersusun akurat dan tepercaya. Program itu tetap akan mengedepankan data kependudukan dari pemerintah dipadu dengan data pemilih yang dimiliki KPU. "Dalam penerapannya, pendataan itu harus memudahkan petugas di lapangan serta menjangkau pemilih," tandasnya.
Ketua JPPR Yus Fitriadi mengungkapkan, salah satu pemicu rendahnya kepercayaan masyarakat adalah tidak akuratnya data pemilih. Hal ini semakin memunculkan keraguan di masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu.
"KPU harus dapat memperbaiki sarana dan prasarana agar pendataan calon pemilih di seluruh Indonesia dapat akurat. Dengan demikian, keraguan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu akan terhapuskan," paparnya. (san)
()