RUU Pemilu, 7 Fraksi sudah satu suara
Rabu, 04 April 2012 - 08:36 WIB
RUU Pemilu, 7 Fraksi sudah satu suara
A
A
A
Sindonews.com - Seperti diperkirakan sebelumnya, tujuh fraksi di DPR kecuali Partai Demokrat dan Partai Golkar akhirnya satu suara menyikapi sejumlah poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Tujuh fraksi yang sudah mencapai kesepakatan mengenai empat isu krusial RUU Pemilu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Empat fraksi pertama merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin Partai Demokrat. "Tercapai kesamaan menyangkut empat isu krusial yang diperdebatkan dalam lobi dan komunikasi intensif kami beberapa hari terakhir minus Golkar dan Demokrat," beber anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain di Jakarta kemarin.
Menurut dia, tujuh fraksi tersebut kompak akan memperjuangkan angka parliamentary threshold (PT) maksimal 3,5%, alokasi 3–10 kursi per daerah pemilihan (dapil), dan sistem pemilu dengan daftar calon tertutup (nomor urut).
"PAN yang dalam ketentuan internalnya menginginkan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (suara terbanyak) juga sudah melakukan komunikasiinternaluntukberubahjadi tertutup," ungkap
Dengan kompaknya tiga parpol oposisi dan empat parpol koalisi ini, kata dia, mekanisme voting dalam sidang paripurna RUU Pemilu mendatang tidak akan menjadi masalah. "Kami pasti menang berhadapan dengan Demokrat dan Golkar. Gabungan suara mereka saja sudah kalah," tandasnya.
Malik menambahkan, langkah parpol- parpol menengah koalisi pemerintah yang merapat ke PDIP harus bisa dimaklumi karena komunikasi dan forum lobi di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi sangat tidak efektif. Dia memandang komunikasi di Setgab berjalan lambat dan cenderung kaku. Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno.
Dia mengatakan, kompromi politik dalam pembahasan RUU Pemilu memang banyak kemajuan saat dibahas bersama poros tujuh fraksi. "Untuk RUU Pemilu,kita sama dengan PDIP.Ada tujuh partai yang bersama," ungkapnya.
Dari empat isu krusial yang selama ini diperdebatkan, kata dia, PAN sudah sepakat kecuali mengenai sistem pemilu. Itu karena AD/ART PAN mengamanatkan bahwa sistem pemilu memakai sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. "Namun, ini masih bisa dibicarakan di internal partai," katanya.
Ketua Komisi II DPR yang juga anggota Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, kompromi antara tujuh fraksi di luar Golkar dan Demokrat bukan persoalan bagi partainya. Dia mengaku yakin kompromi susah tercapai karena masing-masing partai hanya berpikir eksistensi masing- masing tanpa mau melihat sudut pandang pembenahan sistem.
"Kompromi itu susah karena semua partai lebih memikirkan nasib dan eksistensinya pada Pemilu 2014. Karena itu, pilihan terakhir adalah voting dan itu tidak bisa dihindari lagi. Golkar siap kalah dan siap menang soal ini," ucapnya.
Agun juga mengatakan, alokasi kursi per dapil idealnya 3–8 agar kedekatan anggota legislatif dengan konstituennya terjamin. Kondisi tersebut akan membenahi kinerja DPR yang selama ini dinilai rakyat sangat buruk. Demikian juga dengan sistem proporsional terbuka yang akan memberi rakyat pilihan langsung calon anggota DPR mendatang. (san)
Tujuh fraksi yang sudah mencapai kesepakatan mengenai empat isu krusial RUU Pemilu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Empat fraksi pertama merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin Partai Demokrat. "Tercapai kesamaan menyangkut empat isu krusial yang diperdebatkan dalam lobi dan komunikasi intensif kami beberapa hari terakhir minus Golkar dan Demokrat," beber anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain di Jakarta kemarin.
Menurut dia, tujuh fraksi tersebut kompak akan memperjuangkan angka parliamentary threshold (PT) maksimal 3,5%, alokasi 3–10 kursi per daerah pemilihan (dapil), dan sistem pemilu dengan daftar calon tertutup (nomor urut).
"PAN yang dalam ketentuan internalnya menginginkan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (suara terbanyak) juga sudah melakukan komunikasiinternaluntukberubahjadi tertutup," ungkap
Dengan kompaknya tiga parpol oposisi dan empat parpol koalisi ini, kata dia, mekanisme voting dalam sidang paripurna RUU Pemilu mendatang tidak akan menjadi masalah. "Kami pasti menang berhadapan dengan Demokrat dan Golkar. Gabungan suara mereka saja sudah kalah," tandasnya.
Malik menambahkan, langkah parpol- parpol menengah koalisi pemerintah yang merapat ke PDIP harus bisa dimaklumi karena komunikasi dan forum lobi di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi sangat tidak efektif. Dia memandang komunikasi di Setgab berjalan lambat dan cenderung kaku. Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno.
Dia mengatakan, kompromi politik dalam pembahasan RUU Pemilu memang banyak kemajuan saat dibahas bersama poros tujuh fraksi. "Untuk RUU Pemilu,kita sama dengan PDIP.Ada tujuh partai yang bersama," ungkapnya.
Dari empat isu krusial yang selama ini diperdebatkan, kata dia, PAN sudah sepakat kecuali mengenai sistem pemilu. Itu karena AD/ART PAN mengamanatkan bahwa sistem pemilu memakai sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. "Namun, ini masih bisa dibicarakan di internal partai," katanya.
Ketua Komisi II DPR yang juga anggota Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, kompromi antara tujuh fraksi di luar Golkar dan Demokrat bukan persoalan bagi partainya. Dia mengaku yakin kompromi susah tercapai karena masing-masing partai hanya berpikir eksistensi masing- masing tanpa mau melihat sudut pandang pembenahan sistem.
"Kompromi itu susah karena semua partai lebih memikirkan nasib dan eksistensinya pada Pemilu 2014. Karena itu, pilihan terakhir adalah voting dan itu tidak bisa dihindari lagi. Golkar siap kalah dan siap menang soal ini," ucapnya.
Agun juga mengatakan, alokasi kursi per dapil idealnya 3–8 agar kedekatan anggota legislatif dengan konstituennya terjamin. Kondisi tersebut akan membenahi kinerja DPR yang selama ini dinilai rakyat sangat buruk. Demikian juga dengan sistem proporsional terbuka yang akan memberi rakyat pilihan langsung calon anggota DPR mendatang. (san)
()
