Presiden didesak copot Denny Indrayana
Selasa, 03 April 2012 - 19:37 WIB
Presiden didesak copot Denny Indrayana
A
A
A
Sindonews.com - Anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mencopot Wakil Meteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dari jabatannya jika benar melakukan pemukulan,
Bambang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara preman. "Ini bukan negeri preman. Jika benar Wamen melakukan kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan, presiden harus
copot yang bersangkutan dan kasusnya dibawa ke pengadilan," tutur Bambang kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Selasa (3/4/2012).
Menurut Politisi Golkar ini, jika Denny tidak ditegur SBY, berarti Denny direstui untuk melakukan tindakan yang tidak bisa diteladani ini. "Kalau presiden tidak memberikan sanksi, berarti presiden merestui tindakan brutal wamennya itu. Apapun alasannya,"
Komisi III, lanjut Bambang, akan memanggil Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin untuk melakukan klarifikasi dan menegur sikap wakilnya. "Komisi III akan menegur keras Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Polisi harus menindak tegas sesuai dengan hukum, aturan dan UU yang berlaku," tukas Bambang.
Diketahui, inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pekanbaru, Riau diwarnai insiden pemukulan. Diduga, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melakukan pemukulan terhadap salah seorang petugas pintu masuk lapas tersebut. (wbs)
Bambang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, bukan negara preman. "Ini bukan negeri preman. Jika benar Wamen melakukan kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan, presiden harus
copot yang bersangkutan dan kasusnya dibawa ke pengadilan," tutur Bambang kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Selasa (3/4/2012).
Menurut Politisi Golkar ini, jika Denny tidak ditegur SBY, berarti Denny direstui untuk melakukan tindakan yang tidak bisa diteladani ini. "Kalau presiden tidak memberikan sanksi, berarti presiden merestui tindakan brutal wamennya itu. Apapun alasannya,"
Komisi III, lanjut Bambang, akan memanggil Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin untuk melakukan klarifikasi dan menegur sikap wakilnya. "Komisi III akan menegur keras Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin. Polisi harus menindak tegas sesuai dengan hukum, aturan dan UU yang berlaku," tukas Bambang.
Diketahui, inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pekanbaru, Riau diwarnai insiden pemukulan. Diduga, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melakukan pemukulan terhadap salah seorang petugas pintu masuk lapas tersebut. (wbs)
()
