PKS-Demokrat hanya perang-perangan
Selasa, 03 April 2012 - 10:45 WIB
PKS-Demokrat hanya perang-perangan
A
A
A
Sindonews.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi membuat Partai Demokrat kurang nyaman. Desakan agar PKS keluar dari koalisipun tidak terhindarkan.
Tapi sebagian partai koalisi menilai, masalah PKS dan Demokrat tidaklah begitu serius. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, memanasnya hubungan PKS dengan Demokrat, jika diibaratkan suatu perang, itu bukan perang sesungguhnya.
"Kayak perang kembang, bukan perang sesungguhnya. Perang-perangan, bukan perang beneran, hanya pemanasan," ujar Teguh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Kedati begitu, Teguh tidak mau mengomentari lebih jauh soal keberadaan PKS dalam Sekretaris Gabungan (Setgab), karena yang tahu kontrak PKS dengan SBY hanya yang bersangkutan. "Kami tidak tahu kontrak koalisi PKS dengan SBY atau Demokrat," tegasnya.
Sikap PKS yang sering berseberangan dengan sikap pemerintah, bisa terjadi karena tidak efektifnya kepemimpinan dalam Setgab. "Perbedaan terjadi karena ada pembicaraan di kepemimpinan Setgab yang tidak efektif," jelasnya.
Ditambahkan dia, seharusnya Setgab tetap harus dipimpin oleh pimpinan partai. "Presiden SBY kan presidennya kita semua, presidennya PDI perjuangan, PKB dan yang lainnya. Biarlah Setgab diurus pimpinan partai," tukasnya. (san)
Tapi sebagian partai koalisi menilai, masalah PKS dan Demokrat tidaklah begitu serius. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, memanasnya hubungan PKS dengan Demokrat, jika diibaratkan suatu perang, itu bukan perang sesungguhnya.
"Kayak perang kembang, bukan perang sesungguhnya. Perang-perangan, bukan perang beneran, hanya pemanasan," ujar Teguh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Kedati begitu, Teguh tidak mau mengomentari lebih jauh soal keberadaan PKS dalam Sekretaris Gabungan (Setgab), karena yang tahu kontrak PKS dengan SBY hanya yang bersangkutan. "Kami tidak tahu kontrak koalisi PKS dengan SBY atau Demokrat," tegasnya.
Sikap PKS yang sering berseberangan dengan sikap pemerintah, bisa terjadi karena tidak efektifnya kepemimpinan dalam Setgab. "Perbedaan terjadi karena ada pembicaraan di kepemimpinan Setgab yang tidak efektif," jelasnya.
Ditambahkan dia, seharusnya Setgab tetap harus dipimpin oleh pimpinan partai. "Presiden SBY kan presidennya kita semua, presidennya PDI perjuangan, PKB dan yang lainnya. Biarlah Setgab diurus pimpinan partai," tukasnya. (san)
()
