Pemerintah kurangi pengiriman transmigran
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membatasi jumlah pengiriman transmigran karena minimnya anggaran yang dialokasikan ke sektor transmigrasi.
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran untuk transmigrasi hanya mencapai Rp800 miliar. Anggaran tersebut tidak akan mampu meningkatkan jumlah pengiriman yang saat ini sudah mencapai 9.500 kepala keluarga.
Karena itu, pada 2013 mendatang, jumlah transmigran yang akan diberangkatkan hanya 3.000 kepala keluarga. Pada 2011,Kemenakertrans berhasil menempatkan 8.392 kepala keluarga di daerah transmigrasi baru.
Menakertrans menyatakan, pemerintahkaliini tidak mengutamakan berapa calon transmigran yang akan diberangkatkan, tetapi memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada, seperti membangun pedesaan dan program padat karya infrastruktur dan jalan tembus nasional.
Dengan demikian, terangnya, para calon transmigran akan dengan mudah mengembangkan perekonomian karena fasilitas yang dibutuhkan sudah disediakan sebelumnya.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka berpendapat, salah satu masalah yang mengganjal dalam program transmigrasi adalah masih banyak transmigran yang tidak mendapat lahan usaha yang dijanjikan sebelum mereka berangkat. Pada akhirnya, sesampainya di lokasi transmigrasi, mereka hanya menjadi buruh dan tingkat perekonomian mereka pun semakin menyedihkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz beranggapan, tidak dapat dimungkiri selama ini pemerintah menempatkan para transmigran tanpa data yang kuat,sehingga banyak transmigranyangkembalilagike daerahnya karena tidak berhasil menggarap lahan yang rusak. (san)
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, anggaran untuk transmigrasi hanya mencapai Rp800 miliar. Anggaran tersebut tidak akan mampu meningkatkan jumlah pengiriman yang saat ini sudah mencapai 9.500 kepala keluarga.
Karena itu, pada 2013 mendatang, jumlah transmigran yang akan diberangkatkan hanya 3.000 kepala keluarga. Pada 2011,Kemenakertrans berhasil menempatkan 8.392 kepala keluarga di daerah transmigrasi baru.
Menakertrans menyatakan, pemerintahkaliini tidak mengutamakan berapa calon transmigran yang akan diberangkatkan, tetapi memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang ada, seperti membangun pedesaan dan program padat karya infrastruktur dan jalan tembus nasional.
Dengan demikian, terangnya, para calon transmigran akan dengan mudah mengembangkan perekonomian karena fasilitas yang dibutuhkan sudah disediakan sebelumnya.
Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka berpendapat, salah satu masalah yang mengganjal dalam program transmigrasi adalah masih banyak transmigran yang tidak mendapat lahan usaha yang dijanjikan sebelum mereka berangkat. Pada akhirnya, sesampainya di lokasi transmigrasi, mereka hanya menjadi buruh dan tingkat perekonomian mereka pun semakin menyedihkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz beranggapan, tidak dapat dimungkiri selama ini pemerintah menempatkan para transmigran tanpa data yang kuat,sehingga banyak transmigranyangkembalilagike daerahnya karena tidak berhasil menggarap lahan yang rusak. (san)
()