SBY pantau gugatan UU APBNP dari Cikeas
Senin, 02 April 2012 - 18:30 WIB
SBY pantau gugatan UU APBNP dari Cikeas
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk berkantor di kediamanya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat hari ini.
Di kediamanya, Presiden melakukan pemanggilan kepada sejumlah menteri. Salah satunya menteri yang dipanggil adalah Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi.
"Hari ini Bapak di Cikeas memanggil menteri. Sifatnya internal, bukan khusus. Akan membahas perkembangan terkini. Tadi ada breakfast meeting juga," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha saat dihubungi wartawan, Senin (2/4/2012).
Kendati berkantor di kediamanya, lanjut Julian, Presiden tetap melakukan pemantauan terkait isu Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk gugatan beberapa pihak terkait UU APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait BBM yang tidak jadi naik namun harga sejumlah kebutuhan pokok naik, kata Julian, Presiden akan mengkoordinasikan hal itu kepada menteri-menteri terkait.
"Kami coba nanti dilihat di menteri terkait, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan lain-lain akan melaporkan nanti koordinasi dengan Menteri Koordinator. Nanti melaporkan," tuturnya.
Sementara terkait nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi, Julian enggan berkomentar lebih lanjut. "Belum bisa memberikan pernyataan. Belum dapat info. Hak prerogatif presiden, saya kira enggak bisa berkomentar. Itu juga saya belum bisa memberikan pernyataan. Belum hari H-nya," tutupnya. (wbs)
Di kediamanya, Presiden melakukan pemanggilan kepada sejumlah menteri. Salah satunya menteri yang dipanggil adalah Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi.
"Hari ini Bapak di Cikeas memanggil menteri. Sifatnya internal, bukan khusus. Akan membahas perkembangan terkini. Tadi ada breakfast meeting juga," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha saat dihubungi wartawan, Senin (2/4/2012).
Kendati berkantor di kediamanya, lanjut Julian, Presiden tetap melakukan pemantauan terkait isu Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk gugatan beberapa pihak terkait UU APBNP 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait BBM yang tidak jadi naik namun harga sejumlah kebutuhan pokok naik, kata Julian, Presiden akan mengkoordinasikan hal itu kepada menteri-menteri terkait.
"Kami coba nanti dilihat di menteri terkait, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan lain-lain akan melaporkan nanti koordinasi dengan Menteri Koordinator. Nanti melaporkan," tuturnya.
Sementara terkait nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi, Julian enggan berkomentar lebih lanjut. "Belum bisa memberikan pernyataan. Belum dapat info. Hak prerogatif presiden, saya kira enggak bisa berkomentar. Itu juga saya belum bisa memberikan pernyataan. Belum hari H-nya," tutupnya. (wbs)
()
