Nasib PKS di tangan SBY bukan Setgab
Nasib PKS di tangan SBY bukan Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) membuat posisinya di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi dikabarkan dalam kondisi darurat.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai posisi PKS berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhyono, bukan oleh Setgab. Seperti diketahui Setgab merupakan koalisi partai pendukung pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sistem kita presidensial, ada pada presiden. Apakah ada di luar pemerintahan atau tidak, tergantung pada presiden, bukan pada setgab," tutur Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Jika Presiden masih nyaman, maka tentu partai bulan sabit kembar itu akan tetap berada di dalam Setgab. Sehingga kader Partai Demokrat tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan desakan untuk mengeluarkan partai pimpinan Luthfi Hasan Ishaaq itu dari koalisi.
"Teman-teman Partai Demokrat menyerahkan ke SBY, tidak perlu didesak-desak," tandas Pramono.
Sedari awal PKS nampak enggan mendukung kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM awal April ini. Sikap penolakan PKS secara tegas keluar dalam rapat Paripurna DPR Jumat 30 Maret 2012.
Sebelumnya, Partai Demokrat sudah cukup resah dengan PKS yang seringkali menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah dan Setgab.
Beberapa kali politikus Demokrat mengeluarkan pernyataan sindiran bagi PKS. Namun rupanya tak banyak berpengaruh bagi pandangan politik PKS.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai posisi PKS berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhyono, bukan oleh Setgab. Seperti diketahui Setgab merupakan koalisi partai pendukung pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sistem kita presidensial, ada pada presiden. Apakah ada di luar pemerintahan atau tidak, tergantung pada presiden, bukan pada setgab," tutur Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Jika Presiden masih nyaman, maka tentu partai bulan sabit kembar itu akan tetap berada di dalam Setgab. Sehingga kader Partai Demokrat tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan desakan untuk mengeluarkan partai pimpinan Luthfi Hasan Ishaaq itu dari koalisi.
"Teman-teman Partai Demokrat menyerahkan ke SBY, tidak perlu didesak-desak," tandas Pramono.
Sedari awal PKS nampak enggan mendukung kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM awal April ini. Sikap penolakan PKS secara tegas keluar dalam rapat Paripurna DPR Jumat 30 Maret 2012.
Sebelumnya, Partai Demokrat sudah cukup resah dengan PKS yang seringkali menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah dan Setgab.
Beberapa kali politikus Demokrat mengeluarkan pernyataan sindiran bagi PKS. Namun rupanya tak banyak berpengaruh bagi pandangan politik PKS.
()
Explore More