Kontrak PKS dengan SBY, bukan Setgab
Senin, 02 April 2012 - 11:51 WIB
Kontrak PKS dengan SBY, bukan Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menegaskan pihaknya sudah memperhitungkan secara matang, kenapa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan beda pendapat dengan partai koalisi pendukung pemerintah.
"Jadi begini, statement presiden partai pekan lalu begitu lugas dan tegas. Bahwasanya, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM dan siap menerima seluruh konsekuensinya," ujar Indra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Anggota komisi III ini mengaku, PKS sudah sangat siap konsekuensi logis yang akan diberikan mitra koalisinya (SBY). "Kita dalam mengambil keputusan menolak harga BBM berarti kita sudah sangat siap apapun konsekuensi logis atau apapun respon dari SBY sebagai mitra koalisi," terangnya.
Lanjut Indra, kontrak PKS adalah dengan SBY bukan dengan Setgab. Segala keputusan hak preogatif SBY sebagai mitra koalisi bukan sama partai PD juga. "Kontrak politik kita itu dengan SBY, bukan dengan Demokrat atau dengan setgab," jelasnya.
Menurut Indra, sebagai kader partai pasti akan patuh terhadap keputusan Majelis Syuro PKS, apakah keluar dari koalisi atau tidak. "Biarlah nanti presiden, majelis syuro dan PKS bicara lebih jauh tentang itu," tukasnya. (san)
"Jadi begini, statement presiden partai pekan lalu begitu lugas dan tegas. Bahwasanya, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM dan siap menerima seluruh konsekuensinya," ujar Indra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Anggota komisi III ini mengaku, PKS sudah sangat siap konsekuensi logis yang akan diberikan mitra koalisinya (SBY). "Kita dalam mengambil keputusan menolak harga BBM berarti kita sudah sangat siap apapun konsekuensi logis atau apapun respon dari SBY sebagai mitra koalisi," terangnya.
Lanjut Indra, kontrak PKS adalah dengan SBY bukan dengan Setgab. Segala keputusan hak preogatif SBY sebagai mitra koalisi bukan sama partai PD juga. "Kontrak politik kita itu dengan SBY, bukan dengan Demokrat atau dengan setgab," jelasnya.
Menurut Indra, sebagai kader partai pasti akan patuh terhadap keputusan Majelis Syuro PKS, apakah keluar dari koalisi atau tidak. "Biarlah nanti presiden, majelis syuro dan PKS bicara lebih jauh tentang itu," tukasnya. (san)
()
