IPW desak Presiden & DPR tegur Kapolri
Jum'at, 30 Maret 2012 - 08:56 WIB
IPW desak Presiden & DPR tegur Kapolri
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menko Polhukam, dan DPR menegur Kapolri. Pasalnya polisi dinilai tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi protes menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain itu, IPW juga mendesak Polri segera menambah mobil water cannon di Jakarta. Jumlah mobil water cannon yang minim dalam menangani gelombang protes di Jakarta, menunjukkan ketidakseriusan Polri.
"Massa Jakarta sebagai daerah rawan hanya memiliki tiga water canon, itupun water cannon abal-abal (tidak layak). Ini menunjukkan Polri sangat tidak serius dalam menciptakan perdamaian dalam menangani aksi-aksi demo dan lebih mengedepankan sikap-sikap represif," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Dia mengatakan, ironisnya, ketiga water cannon tersebut sudah berusia tua dan dalam kondisi tidak layak. Satu tankinya dalam kondisi bocor dan dua lainnya pompa pelontar airnya sudah tidak layak.
"Sehingga semprotan airnya tidak maksimal hanya sejauh dua sampai tiga meter. Seharusnya mencapai 15 meter," tukasnya.
Padahal keberadaan water cannon merupakan unsur utama dalam Standard Operating Prosedur (SOP) Polri. Lanjutnya, urutan SOP pengendalian massa adalah negosiasi, penggunaan water cannon ketika massa mulai anarkis.
"Jika belum terkendali dilontarkan gas air mata. Jika massa makin brutal, barulah polisi dapat menggunakan peluru karet," ucapnya.
Maka itu, dia khawatir Polri tidak mampu menangani aksi demonstrasi dengan profesional berdasarkan SOP di Jakarta pada Jumat ini. "Sebab Polda Metro Jaya hanya memiliki tiga water cannon," tutupnya.
Selain itu, IPW juga mendesak Polri segera menambah mobil water cannon di Jakarta. Jumlah mobil water cannon yang minim dalam menangani gelombang protes di Jakarta, menunjukkan ketidakseriusan Polri.
"Massa Jakarta sebagai daerah rawan hanya memiliki tiga water canon, itupun water cannon abal-abal (tidak layak). Ini menunjukkan Polri sangat tidak serius dalam menciptakan perdamaian dalam menangani aksi-aksi demo dan lebih mengedepankan sikap-sikap represif," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Dia mengatakan, ironisnya, ketiga water cannon tersebut sudah berusia tua dan dalam kondisi tidak layak. Satu tankinya dalam kondisi bocor dan dua lainnya pompa pelontar airnya sudah tidak layak.
"Sehingga semprotan airnya tidak maksimal hanya sejauh dua sampai tiga meter. Seharusnya mencapai 15 meter," tukasnya.
Padahal keberadaan water cannon merupakan unsur utama dalam Standard Operating Prosedur (SOP) Polri. Lanjutnya, urutan SOP pengendalian massa adalah negosiasi, penggunaan water cannon ketika massa mulai anarkis.
"Jika belum terkendali dilontarkan gas air mata. Jika massa makin brutal, barulah polisi dapat menggunakan peluru karet," ucapnya.
Maka itu, dia khawatir Polri tidak mampu menangani aksi demonstrasi dengan profesional berdasarkan SOP di Jakarta pada Jumat ini. "Sebab Polda Metro Jaya hanya memiliki tiga water cannon," tutupnya.
()
