Pemerintah harus tegas soal BBM
Pemerintah harus tegas soal BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pembahasan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diputuskan lewat Rapat Paripurna DPR diperkirakan akan kembali berlangsung alot. Namun selayaknya pemerintah harus bersikap tegas soal kenaikan harga ini.
"Sekarang mesti tegas juga, pemerintah mau naik atau enggak?" ujar Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Tapi, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada DPR apapun kebijakan yang diambilnya itu. Jika rencana kenaikan harga BBM itu gagal sekalipun, pemerintah tetap harus mempertanggungjawabkan.
Memang, lanjut suami Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini, persetujuan naik atau tidaknya BBM tetap tergantung pada DPR.
"Kalau enggak naik kan pertanggungjawaban sama DPR. Sebab DPR kan yang menyetujui naik atau tidaknya," tambahnya.
Yang pasti, sikap pemerintah harus jelas, jika BBM jadi naik berarti harus bisa memberikan kompensasi. "Kalau naik bagaimana, kalau tidak naik bagaimana. Kan sama-sama juga, kan Sebagai lembaga negara kan dibagi rata tanggung jawabnya," tukasnya.(lin)
"Sekarang mesti tegas juga, pemerintah mau naik atau enggak?" ujar Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Tapi, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kepada DPR apapun kebijakan yang diambilnya itu. Jika rencana kenaikan harga BBM itu gagal sekalipun, pemerintah tetap harus mempertanggungjawabkan.
Memang, lanjut suami Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini, persetujuan naik atau tidaknya BBM tetap tergantung pada DPR.
"Kalau enggak naik kan pertanggungjawaban sama DPR. Sebab DPR kan yang menyetujui naik atau tidaknya," tambahnya.
Yang pasti, sikap pemerintah harus jelas, jika BBM jadi naik berarti harus bisa memberikan kompensasi. "Kalau naik bagaimana, kalau tidak naik bagaimana. Kan sama-sama juga, kan Sebagai lembaga negara kan dibagi rata tanggung jawabnya," tukasnya.(lin)
()
Explore More