Tolak kenaikan BBM, PKS bakal keluar koalisi
Rabu, 28 Maret 2012 - 15:10 WIB
Tolak kenaikan BBM, PKS bakal keluar koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Sikap PKS terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memang masih ditunggu-tunggu. Awalnya, PKS ini menolak keras kebijakan itu, kemudian dikabarkan melunak, namun kini mengeras lagi.
Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengaku belum bisa memastikan apakah partainya akan mendukung atau tetap menolak. Jika keputusan menolak, partai siap dengan segala konsekuensinya, termasuk keluar dari koalisi atau kadernya lepas dari jabatan menteri.
Kepada wartawan, cagub DKI Jakarta usungan PKS ini jgua enggan berkomentar soal nasib koalisi jika memang menolak kebijakan itu. Sebab, sikap menolak atau tidak tergantung partai.
"Itu tentang keluar dari koalisi itu partai akan menentukan. Nanti presiden partai akan memberikan pernyataan apakah akan keluar atau tidak keluar koalisi," ungkap Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012)
Cagub DKI Jakarta ini juga tak mau komentar jika kemudian pihaknya akan kehilangan menteri akibat tidak sejalan dengan sikap pemerintah. "Presiden PKS yang mempunyai wewenang penuh. Saya tentu tidak bicara. Kehilangan menteri atau tidak itu nanti yang memutuskan presiden partai," ungkapnya.(lin)
Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid mengaku belum bisa memastikan apakah partainya akan mendukung atau tetap menolak. Jika keputusan menolak, partai siap dengan segala konsekuensinya, termasuk keluar dari koalisi atau kadernya lepas dari jabatan menteri.
Kepada wartawan, cagub DKI Jakarta usungan PKS ini jgua enggan berkomentar soal nasib koalisi jika memang menolak kebijakan itu. Sebab, sikap menolak atau tidak tergantung partai.
"Itu tentang keluar dari koalisi itu partai akan menentukan. Nanti presiden partai akan memberikan pernyataan apakah akan keluar atau tidak keluar koalisi," ungkap Hidayat kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012)
Cagub DKI Jakarta ini juga tak mau komentar jika kemudian pihaknya akan kehilangan menteri akibat tidak sejalan dengan sikap pemerintah. "Presiden PKS yang mempunyai wewenang penuh. Saya tentu tidak bicara. Kehilangan menteri atau tidak itu nanti yang memutuskan presiden partai," ungkapnya.(lin)
()
