Kepentingan kekuasaan, TNI amankan unjuk rasa

Sindonews.com - Masyarakat rupanya belum melupakan sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wajar, jika pelibatan aparat TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan.

Salah satu aktivis 98', Henry Sirait mengatakan pelibatan TNI dan penempatan sniper dalam penanganan aksi protes kenaikan harga BBM patut dikecam. "Model pengamanan tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi di era reformasi," jelasnya.

Ia menambahkan pelibatan TNI patut dicurigai sebagai bentuk politisasi instrumen koersif negara untuk kepentingan status Quo kekuasaan. Sebab dari pernyataan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Letjen TNI Marciano Norman yang menyatakan tidak ada ancaman langsung kepada presiden terkait banyaknya aksi penolakan ini.

"Pernyataan Kepala BIN itu semakin memperkuat dugaan akan politisasi TNI ataupun Polri oleh presiden dengan dalih antisipasi gejolak sosial politik sebagai respon protes anti kenaikan BBM," tutupnya.