Tolak kenaikan BBM, PKS tak pantas di Setgab
Tolak kenaikan BBM, PKS tak pantas di Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012. Namun, dari 6 anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung presiden SBY hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kebijakan yang diniali tidak pro rakyat tersebut.
Sikap PKS ini kemudian mendapat reaksi dari kalangan Presiden SBY. Partai berlambang bulan sabit kembar itu dinilai tak konsisten dalam etika berpolitik. Maka itu, keberadaan PKS di dalam Setgab partai politik koalisi pendukung Presiden SBY dipertanyakan.
"Kalaupun memang sikap PKS demikian dan tidak bisa diubah, seharusnya PKS gentle dengan keluar dari koalisi. Nyatanya itu tidak pernah dilakukan," ujar Asisten Staff Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono, Jakarta, Jumat (23/3/2012).
Meski sikap PKS itu bersifat populis, namun sikap tersebut dipandang bukan murni untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi, dinilai hanya sekadar cari popularitas belaka. Namun, masyarakat saat ini, kata Zainal sudah bisa membedakan antara perjuangan yang tulus dengan bermuatan politis untuk kepentingan kelompoknya.
"Rakyat sekarang paham kok, mana partai yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk berwacana dengan jargon-jargon populis," tukasnya.
Zainal menegaskan, PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah. "Kalau memang berseberangan dengan banyak kebijakan pemerintah, kenapa mereka tidak keluar dari koalisi? Bahkan saat menterinya dikurangi satu oleh Presiden SBY pada reshuffle lalu, dari 4 menjadi 3, PKS tetap “keukeuh” di dalam pemerintahan. Ini pelajaran apa bagi rakyat," pungkasnya.
Sikap PKS ini kemudian mendapat reaksi dari kalangan Presiden SBY. Partai berlambang bulan sabit kembar itu dinilai tak konsisten dalam etika berpolitik. Maka itu, keberadaan PKS di dalam Setgab partai politik koalisi pendukung Presiden SBY dipertanyakan.
"Kalaupun memang sikap PKS demikian dan tidak bisa diubah, seharusnya PKS gentle dengan keluar dari koalisi. Nyatanya itu tidak pernah dilakukan," ujar Asisten Staff Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono, Jakarta, Jumat (23/3/2012).
Meski sikap PKS itu bersifat populis, namun sikap tersebut dipandang bukan murni untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi, dinilai hanya sekadar cari popularitas belaka. Namun, masyarakat saat ini, kata Zainal sudah bisa membedakan antara perjuangan yang tulus dengan bermuatan politis untuk kepentingan kelompoknya.
"Rakyat sekarang paham kok, mana partai yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk berwacana dengan jargon-jargon populis," tukasnya.
Zainal menegaskan, PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah. "Kalau memang berseberangan dengan banyak kebijakan pemerintah, kenapa mereka tidak keluar dari koalisi? Bahkan saat menterinya dikurangi satu oleh Presiden SBY pada reshuffle lalu, dari 4 menjadi 3, PKS tetap “keukeuh” di dalam pemerintahan. Ini pelajaran apa bagi rakyat," pungkasnya.
()
Explore More