Tamsil bantah Banggar terima fee Aceh
Tamsil bantah Banggar terima fee Aceh
A
A
A
Sindonews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR membantah keterangan tersangka kasus alokasi anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Wa Ode Nurhayati.
Wa Ode menyebut empat anggota Banggar pernah menerima fee terkait penyusunan anggaran di Aceh.
"Enggak ada lah, nanti kita buktikan. Apa pernah (Wa Ode) ngomong begitu. Saya kira enggak, di mana? Saya enggak pernah baca ada pernyataan begitu," ujar Ketua Banggar DPR RI Tamsil Linrung kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012).
Wa Ode, tambah Tamsil, tidak pernah bilang tentang itu (anggota banggar menerima fee). "Dia cuma mempersoalkan mekanisme di dalam Banggar. Karena pimpinan Banggar menentukan (keputusan Proyek). Ya, memang namanya pimpinan pastilah ikut," terangnya.
Seperti diberitakan, pada pemeriksaan sebelumnya, Wa Ode sempat menyebut-nyebut empat pimpinan Banggar DPR terlibat dalam penyusunan anggaran di Aceh. Namun, dia tidak menjelaskan siapa pimpinan Banggar yang dimaksud.
"Pimpinan Banggar dari tahun 2010 sampai sekarang terlibat," tegas Wa Ode Kamis 26 Maret 2012.
Wa Ode menegaskan, ada beberapa surat Menkeu yang menjadi ketimpangan. Selain itu, data simulasi dilanggar oleh pimpinan Banggar. "Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," pungkasnya. (san)
Wa Ode menyebut empat anggota Banggar pernah menerima fee terkait penyusunan anggaran di Aceh.
"Enggak ada lah, nanti kita buktikan. Apa pernah (Wa Ode) ngomong begitu. Saya kira enggak, di mana? Saya enggak pernah baca ada pernyataan begitu," ujar Ketua Banggar DPR RI Tamsil Linrung kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012).
Wa Ode, tambah Tamsil, tidak pernah bilang tentang itu (anggota banggar menerima fee). "Dia cuma mempersoalkan mekanisme di dalam Banggar. Karena pimpinan Banggar menentukan (keputusan Proyek). Ya, memang namanya pimpinan pastilah ikut," terangnya.
Seperti diberitakan, pada pemeriksaan sebelumnya, Wa Ode sempat menyebut-nyebut empat pimpinan Banggar DPR terlibat dalam penyusunan anggaran di Aceh. Namun, dia tidak menjelaskan siapa pimpinan Banggar yang dimaksud.
"Pimpinan Banggar dari tahun 2010 sampai sekarang terlibat," tegas Wa Ode Kamis 26 Maret 2012.
Wa Ode menegaskan, ada beberapa surat Menkeu yang menjadi ketimpangan. Selain itu, data simulasi dilanggar oleh pimpinan Banggar. "Semua sudah saya sampaikan ke penyidik," pungkasnya. (san)
()
Explore More