Timur minta Humas Polri kerja sama dengan pers
Rabu, 21 Maret 2012 - 11:16 WIB
Timur minta Humas Polri kerja sama dengan pers
A
A
A
Sindonews.com - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo hari ini membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) divisi Kehumasan. Dalam pidatonya, Timur mengatakan, keberadaan Humas Polri sangat penting dalam membangun citra kepolisian.
Selain itu, peran Humas Polri sangat penting agar informasi mengenai apa yang dilakukan polisi bisa sampai ke masyarakat luas.
Maka itu, Kapolri meminta agar jajaran kehumasan meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memberikan informasi serta mampu bekerja sama dengan kalangan pers.
"Dalam perkembangan teknologi, banyak informasi yang dapat diakses, bahkan ditembus, melalui peralatan canggih. Oleh karena itu, peran divisi kehumasan sangat penting untuk mengelola dan memperbarui informasi," kata Timur di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2012).
Kemampuan Humas Polri untuk mengelola dan menyampaikan informasi cepat, tepat, dan murah juga harus ditingkatkan.
Namun, tidak semua informasi bisa diberikan kepada masyarakat. Polri harus bisa memilah informasi yang mana layak untuk dipublikasikan.
"Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, Polri bersama institusi pemerintah lain, perlu memberikan informasi, kecuali informasi yang dikecualikan," ujarnya.(lin)
Selain itu, peran Humas Polri sangat penting agar informasi mengenai apa yang dilakukan polisi bisa sampai ke masyarakat luas.
Maka itu, Kapolri meminta agar jajaran kehumasan meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memberikan informasi serta mampu bekerja sama dengan kalangan pers.
"Dalam perkembangan teknologi, banyak informasi yang dapat diakses, bahkan ditembus, melalui peralatan canggih. Oleh karena itu, peran divisi kehumasan sangat penting untuk mengelola dan memperbarui informasi," kata Timur di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2012).
Kemampuan Humas Polri untuk mengelola dan menyampaikan informasi cepat, tepat, dan murah juga harus ditingkatkan.
Namun, tidak semua informasi bisa diberikan kepada masyarakat. Polri harus bisa memilah informasi yang mana layak untuk dipublikasikan.
"Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, Polri bersama institusi pemerintah lain, perlu memberikan informasi, kecuali informasi yang dikecualikan," ujarnya.(lin)
()
