Uji materi UU Pajak dan Retribusi Daerah

Senin, 19 Maret 2012 - 08:19 WIB
Uji materi UU Pajak dan Retribusi Daerah
Uji materi UU Pajak dan Retribusi Daerah
A A A
Sindonew.com - Ahli-ahli yang mengungkapkan pendapat mereka dalam uji materi Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyatakan definisi kendaraan bermotor dalam UU tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Aturan alat berat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ahli Hukum Tata Negara dan Keuangan Daerah Philipus Hajon definisi kendaraan bermotor pada UU Pajak Daerah dan UU Lalu Lintas itu berbeda. Padahal, UU Lalu Lintas dapat dikatakan sebagai landasan dalam pengkategorian jenis-jenis kendaraan bermotor yang ada.

"Ini sebetulnya tidak boleh terjadi, sehingga demikian inkonstitusional dengan semestinya,” kata Philipus di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Hal ini, menurut Philipus, membuat pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas alat-alat berat dengan sendirinya inkonstitusional.

Inkonstitusional karena, dalam Pasal 28 UUD 1945 mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Serta, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sementara, dari sisi defenisi kendaraan bermotor saja, antara UU Pajak Daerah dan UU Lalu Lintas sudah berbeda bunyinya.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang juga bertindak sebagai ahli mengatakan, pengenakan pajak alat berat tidak tepat. Sebab, ada alat berat yang hanya beroperasi di areal persawahan, perkebunan, maupun pabrik.

Karena itu, jika dikenakan pajak, tidak adil dan memberatkan para pengusaha. “Berdasarkan perbincangan dengan pemohon, sebenarnya mereka tidak keberatan membayar pajak asal tidak dicari-cari jenis pajaknya. Alat berat itu seharusnya tidak ditarik pajak, sepanjang pajak itu adil dan tidak berlipat,” kata Bagir.

Cahyono Imawan yang juga Ketua Umum Assosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) mengatakan UU seharusnya dibuat dan berlaku untuk semua sektor dan semua masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, UU Pajak Daerah hanya menarik pajak pada alat-alat berat yang bekerja di sektor pertambangan dan kehutanan semata, dan tidak pada alat-alat berat yang bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, pertanian, industri, dan lainnya.
Selain itu, pajak-pajak alat berat ini juga tidak diberlakukan oleh seluruh daerah, tapi hanya di sebagian daerah saja, seperti daerah yang memiliki areal pertambangan yang luas seperti di Kalimantan.

“Jadi, dari sisi keadilan, jenis alat berat yang ditarik pajak itu juga nggak jelas kriterianya. Pengalaman anggota kami juga, tidak semua daerah memungut pajak alat-alat berat ini,” kata Cahyono Imawan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0947 seconds (11.210#12.26)