Kontras; pembelian Sukhoi harus transparan

Kamis, 15 Maret 2012 - 23:47 WIB
Kontras; pembelian Sukhoi...
Kontras; pembelian Sukhoi harus transparan
A A A
Sindonews.com - Haris Azhar ketua komisi kontras mengatakan Pembelian sukhoi harus dibuka dengan seterang-terangnya, Untuk itu kami meminta pada komisi I agar menyampaikan ke menteri pertahanan.

"Teknologi sukoi sudah bisa diketahui oleh masyarakat awam melalui internet, membelinya pun seharusnya dibuka," tutur Azhar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Lanjutnya, Kontras meminta agar komisi I menyampaikan ke menteri pertahanan dan perushaan Rostaboran serta pemerintah rusia untuk menjelaskan melalui keterangan tertulis yang jelas mengenai pembelian sukoi.

"Apakah penting harus ada agen dalam proses ini dan diuntungkan hingga 100 juta dollar, Apa memang keuntungan sebesar itu. Harus dibuat transparan untuk mencegah kerugian keuangan negara,".

Bukan hanya itu saja, masalah fasilitas pembelian juga berbeda. Rostaboran menyatakan semua paket dalam sekali beli. Tetapi penjual bilang semua paket lengkap.

"Dan anehnya yang kecil-kecil itu suku cadang ada di state crefit. Tapi justru yang besar justru masuk di kredit ekspor, Efisiensi yang bisa didapat kalo ada tindakan konkret, kita bisa menghemat, kehilangan uang sampai US$ 100 juta. Ada margin angka yang berbeda antara angka yang dikeluarkan dari rilis Rostaboran dan angka yang disebutkan dalam dokumen surat pemerintah Indonesia " ucapnya. (wbs)

()
Berita Terkini
Eks Jubir KPK Febri...
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Resmi Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK: Gak Pakai Rompi Ye!
Breaking News! Febrie...
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Selesai Diperiksa, 2 Mobil Tahanan Siaga di Kejagung
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Potong Pajak Pembelian BBM 5%
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved