Ray Rangkuti dorong pemilu sistem terbuka
Rabu, 14 Maret 2012 - 10:17 WIB
Ray Rangkuti dorong pemilu sistem terbuka
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum membuat keputusan final tentang sistem pemilu yang akan dipakai 2014 mendatang. Wacana yang berkembang masih berkutat pada kemungkinan proporsional terbuka. Sistem apa yang akan dianut itu, masih menjadi perdebatan berbagai parpol.
Melihat wacana yang berkembang itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti lebih condong pada proposional terbuka. Dia tetap mendorong supaya sistem pemilu menganut sistem tersebut.
"Terbuka dong," kata Ray Rangkuti kepada Sindonews saat dihubungi, Rabu,(14/3/2012)
Meskipun sejumlah parpol menilai pemilihan dengan sistem tertutup lebih efektif tapi menurut Ray lebih representatif sistem terbuka. "Ya, tapi tidak lebih representatif," tutur Ray.
Lanjut Ray, terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pihaknya lebih menyetujui di bawah empat dan tidak berlaku secara nasional. "Di bawah 4 dan berlaku tidak nasional," tukas Ray.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan angka ambang batas parlemen dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen yang berlaku secara nasional. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Namun usulan tersebut bukan harga mati, tapi masih dikordinasikan.(lin)
Melihat wacana yang berkembang itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti lebih condong pada proposional terbuka. Dia tetap mendorong supaya sistem pemilu menganut sistem tersebut.
"Terbuka dong," kata Ray Rangkuti kepada Sindonews saat dihubungi, Rabu,(14/3/2012)
Meskipun sejumlah parpol menilai pemilihan dengan sistem tertutup lebih efektif tapi menurut Ray lebih representatif sistem terbuka. "Ya, tapi tidak lebih representatif," tutur Ray.
Lanjut Ray, terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pihaknya lebih menyetujui di bawah empat dan tidak berlaku secara nasional. "Di bawah 4 dan berlaku tidak nasional," tukas Ray.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan angka ambang batas parlemen dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 4 persen yang berlaku secara nasional. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Namun usulan tersebut bukan harga mati, tapi masih dikordinasikan.(lin)
()
