DPR godok formula pembenahan internal

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok pembenahan sistem internal agar transparan dan akuntabel. Penarikan rumah dinas, penutupan kafe di Gedung DPR, dan absensi finger print adalah bagian dari agenda pembenahan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, Badan Kehormatan (BK) DPR secara lisan sudah menyampaikan beberapa hal untuk dilakukan beberapa perbaikan di parlemen secara keseluruhan, tetapi secara tertulis belum disampaikan.

Pramono mengungkapkan, perbaikan itu tidak bisa hanya dengan omongan, tetapi harus didorong melalui perbaikan sistem. Karenanya, untuk hal yang bisa diterapkan secepatnya pimpinan akan segera merealisasikannya.

"Usulan dari BK untuk finger print itu akan diterapkan oleh pimpinan agar dari segi tingkat kehadiran bisa lebih maksimal," ujarnya di Jakrta kemarin.

Adapun usulan BK DPR agar bendahara umum partai tidak menjabat di Badan Anggaran (Banggar) DPR, kata dia, hal itu baru usulan pribadi-pribadi di BK. Namun, kata dia, jika itu dianggap sebagai upaya untuk pembenahan maka pimpinan akan mendukungnya.

Dia menambahkan,ada tiga tahap yang saat ini sedang dilakukan pembenahan dan penggodokan aturan. Tiga tahapan itu adalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek akan langsung diterapkan seperti absensi finger print.

Beberapa pembenahan jangka pendek lainnya adalah menutup kafe di dekat Nusantara II DPR yang dinilai melanggar asas kepatutan. Kemudian, kata dia, kemungkinan mengembalikan rumah jabatan anggota karena dianggap hanya menjadi beban citra buruk DPR.

Selain itu, rumah tersebut juga kebanyakan tidak ditempati oleh para anggota Dewan, melainkan oleh stafnya. "Pimpinan berpikir untuk melakukan efektivitas dari rumah dinas yang selama ini belum maksimal. Kalau dirasa tidak efektif mengganti rumah dinas itu dengan amount tertentu untuk anggota DPR. Sedangkan rumah dinas bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara karena itu kan tempat strategis," ujarnya.

Untuk jangka menengahnya, kata dia, DPR akan melakukan penyempurnaan tata tertib (tatib) DPR untuk mendorong peningkatan transparansi di berbagai hal yang menyangkut kinerja.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, salah satu yang membuat rancu mekanisme di DPR adalah terkait BURT. Posisinya yang dijabat oleh ketua DPR seolah menjadikan DPR sebagai lembaga politik mengurusi masalah teknis.

"Yang seperti itu harus kita benahi. Tidak boleh lembaga ini selalu menjadi sorotan miring yang padahal itu bukan tugas dan kewenangan kita," ungkapnya.

Terkait mekanisme dan sistem kerja, Ketua DPR Marzuki Alie saat rapat konsultasi dengan lembaga penegak hukum dan Kementerian Keuangan menyatakan sistem yang ada sekarang ini yang membuat beberapa anggota Dewan terperangkap praktik korupsi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mengusulkan dilakukan reformasi struktur dan mekanisme kerja Parlemen. Menurut Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, saat ini struktur dan mekanisme kerja di DPR tidak mendukung ke arah peningkatan kinerja.

"Struktur dan mekanisme kerja DPR saat ini tidak mendukung DPR dapat mencapai target program legislasi nasional. Karena itu, DPR harus segera melakukan reformasi dengan melakukan perubahan struktur berbasis fungsi," katanya. (san)