UKP4: Kinerja kabinet membaik
UKP4: Kinerja kabinet membaik
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kali ini telah meningkat dari kinerja menteri sebelumnya.
"Semua kementerian di kabinet sekarang lebih baik," ujar Kuntoro usai menjalani Rapat Kerja dengan KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (5/3/2012).
Kuntoro juga mengatakan dirinya telah menyerahkan hasil survei kinerja kementerian yang dilakukan KPK jilid II, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UKP4 hanya tinggal menunggu kapan dilaksanakannya rapat pembahasan tersebut oleh Presiden.
"Minggu lalu sudah kami naikkan ke presiden ya," singkatnya.
Dijelaskannya, sebelum menyerahkan hasil survei KPK kepada Presiden, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap tiap-tiap kementerian tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pimpinan KPK jilid dua yang masih di nahkodahi Busyro Muqoddas telah merilis hasil survei instansi pemerintah terhadap pencegahan korupsi.
Setidaknya, terdapat tiga kementerian yang dianggap belum berubah dalam hal pemberantasan transaksi suap. Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah.
Untuk Kementerian Tenaga Kerja, praktik suap terjadi di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Adapun di Kementerian Agama terjadi pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji serta pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara itu, di Kementerian Koperasi, praktik suap terjadi pada pelayanan data akses pasar domestik.
"Semua kementerian di kabinet sekarang lebih baik," ujar Kuntoro usai menjalani Rapat Kerja dengan KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (5/3/2012).
Kuntoro juga mengatakan dirinya telah menyerahkan hasil survei kinerja kementerian yang dilakukan KPK jilid II, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UKP4 hanya tinggal menunggu kapan dilaksanakannya rapat pembahasan tersebut oleh Presiden.
"Minggu lalu sudah kami naikkan ke presiden ya," singkatnya.
Dijelaskannya, sebelum menyerahkan hasil survei KPK kepada Presiden, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap tiap-tiap kementerian tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pimpinan KPK jilid dua yang masih di nahkodahi Busyro Muqoddas telah merilis hasil survei instansi pemerintah terhadap pencegahan korupsi.
Setidaknya, terdapat tiga kementerian yang dianggap belum berubah dalam hal pemberantasan transaksi suap. Ketiga kementerian tersebut yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah.
Untuk Kementerian Tenaga Kerja, praktik suap terjadi di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Adapun di Kementerian Agama terjadi pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji serta pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara itu, di Kementerian Koperasi, praktik suap terjadi pada pelayanan data akses pasar domestik.
()
Explore More