Rapat batal, Fraksi Setgab siap-siap voting
Rabu, 29 Februari 2012 - 08:31 WIB
Rapat batal, Fraksi Setgab siap-siap voting
A
A
A
Sindonews.com - Batalnya pertemuan para ketua umum partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi untuk mencairkan kebuntuan pembahasan empat poin krusial Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu membuat para kadernya di DPR pasrah bila proses berakhir dengan voting di sidang paripurna.
Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim mengatakan, dengan batalnya para ketua umum membahas poin-poin krusial RUU Pemilu, artinya lobi-lobi dikembalikan ke tangan para ketua fraksi.
"Dan jika faktanya memang sudah mentok tanpa menghasilkan titik temu, kesepakatan, dan kompromi apa pun, kita semua harus bersiap menghadapi voting," ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat poin krusial yang tak kunjung mencapai titik temu dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR adalah mengenai angka parliamentary threshold (PT), sistem pemilu yang digunakan apakah proporsional terbuka atau tertutup, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), serta cara penghitungan sisa suara. RUU ini harus disahkan paling lambat 16 Maret 2012 agar tahapan Pemilu 2014 tidak molor.
Setgab Koalisi sendiri, kata Hakim, tak mampu menyatukan kepentingan antara partaipartai besar dan menengah atas empat isu krusial itu.
"Memang banyak kebuntuan. Misalnya soal PT, partai menengah seperti PKB dan PPP tak mau naik hingga lebih dari 3,5%, sedangkan Partai Demokrat keukeuh dengan 4% dan Golkar justru 5%. Ini baru soal PT," terangnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya konsisten dengan sikap mempertahankan PT 5%.Golkar tak khawatir jika pembahasan RUU Pemilu harus berakhir melalui voting.
"Golkar tak pernah berubah sikap mengenai PT 5% maupun alokasi kursi per dapil sebanyak 3–6.Tak benar kalau dibilang kita sepakat dengan PT 4%. Itu tidak ada kesepakatan," tegasnya.
Sementara itu, PPP, PKB, dan Partai Gerindra juga bertahan dengan angka PT 3,5%. "Angka di atas 3% itu sudah termasuk mengalah bagi kami. Idealnya malah tak usah ada kenaikan PT agar suara rakyat tidak banyak yang hangus.PPP dan Gerindra sama dengan kita soal ini," ungkap Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far.
Sementara Itu,Ketua Garda Wanita (Garnita) Partai Nas- Dem Irma Suryani Chaniago memandang pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung tuntas adalah bukti arogansi fraksi-fraksi di DPR saat ini.
Partai besar menginginkan PT tinggi karena tak percaya diri bersaing dengan partai baru. Adapun partai menengah khawatir dengan PT tinggi lantaran kurang percaya diri bisa meraih dukungan signifikan dari rakyat.
"Jadi semua partai tak punya keberanian untuk berjuang. Nyali partaipartai sekarang sangat kecil sehingga untuk membahas RUU Pemilu saja tidak becus. Lalu yang seperti ini apakah bisa diharapkan untuk membenahi bangsa?" tanyanya. (san)
Sekretaris Fraksi PKS DPR Abdul Hakim mengatakan, dengan batalnya para ketua umum membahas poin-poin krusial RUU Pemilu, artinya lobi-lobi dikembalikan ke tangan para ketua fraksi.
"Dan jika faktanya memang sudah mentok tanpa menghasilkan titik temu, kesepakatan, dan kompromi apa pun, kita semua harus bersiap menghadapi voting," ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat poin krusial yang tak kunjung mencapai titik temu dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR adalah mengenai angka parliamentary threshold (PT), sistem pemilu yang digunakan apakah proporsional terbuka atau tertutup, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), serta cara penghitungan sisa suara. RUU ini harus disahkan paling lambat 16 Maret 2012 agar tahapan Pemilu 2014 tidak molor.
Setgab Koalisi sendiri, kata Hakim, tak mampu menyatukan kepentingan antara partaipartai besar dan menengah atas empat isu krusial itu.
"Memang banyak kebuntuan. Misalnya soal PT, partai menengah seperti PKB dan PPP tak mau naik hingga lebih dari 3,5%, sedangkan Partai Demokrat keukeuh dengan 4% dan Golkar justru 5%. Ini baru soal PT," terangnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya konsisten dengan sikap mempertahankan PT 5%.Golkar tak khawatir jika pembahasan RUU Pemilu harus berakhir melalui voting.
"Golkar tak pernah berubah sikap mengenai PT 5% maupun alokasi kursi per dapil sebanyak 3–6.Tak benar kalau dibilang kita sepakat dengan PT 4%. Itu tidak ada kesepakatan," tegasnya.
Sementara itu, PPP, PKB, dan Partai Gerindra juga bertahan dengan angka PT 3,5%. "Angka di atas 3% itu sudah termasuk mengalah bagi kami. Idealnya malah tak usah ada kenaikan PT agar suara rakyat tidak banyak yang hangus.PPP dan Gerindra sama dengan kita soal ini," ungkap Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far.
Sementara Itu,Ketua Garda Wanita (Garnita) Partai Nas- Dem Irma Suryani Chaniago memandang pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung tuntas adalah bukti arogansi fraksi-fraksi di DPR saat ini.
Partai besar menginginkan PT tinggi karena tak percaya diri bersaing dengan partai baru. Adapun partai menengah khawatir dengan PT tinggi lantaran kurang percaya diri bisa meraih dukungan signifikan dari rakyat.
"Jadi semua partai tak punya keberanian untuk berjuang. Nyali partaipartai sekarang sangat kecil sehingga untuk membahas RUU Pemilu saja tidak becus. Lalu yang seperti ini apakah bisa diharapkan untuk membenahi bangsa?" tanyanya. (san)
()
