Golkar perlu gelar konvensi capres

Sindonews.com - Jajaran pengurus dan kader Partai Golkar harus realistis atas popularitas Aburizal Bakrie (Ical) yang rendah. Karena itu, Golkar perlu menggelar konvensi menjaring tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan lebih baik jika Partai Golkar dan partai lain melakukan proses uji internal terlebih dahulu melalui pemilihan pendahuluan melalui konvensi. Setelah itu, baru dilakukan survei untuk mengukur elektabilitasnya di publik.

"Saya kira memang jauh akan lebih baik jika Golkar mengombinasikan survei dan konvensi," kata Gun Gun saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, riset atau survei itu urusannya dengan popular vote kandidat di mata pemilih. Karena itu, sifatnya hanya mengetahui persepsi publik. Sementara konvensi itu adalah mekanisme demokrasi internal parpol. "Andai keduanya dijadikan strategi bauran atau mix strategy untuk mengusung parpol, tentu akan bagus sekali," ujarnya.

Pengajar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, melihat dinamika politik internal Golkar saat ini memang sulit mengharapkan ada proses uji internal semacam konvensi. Namun, jika ke depan Ical tetap tidak mendapatkan kepercayaan publik, alternatifnya mengajukan stok baru yang tidak memiliki resistensi dari publik.

"Bisa saja untuk Golkar,Demokrat, dan PDIP melakukan uji coba figur-figur alternatif. Misalnya sosok internal maupun eksternal parpol. Tapi saya pesimistis karena dasarnya parpol di kita kan belum menjadi parpol modern yang by system dan berdasarkan kaderisasi. Bangunan parpol kita masih oligarkis," jelasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Sukardi Rinakit menilai tokoh internal Golkar yang layak diuji internal untuk perekrutan capres selain Ical antara lain Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Priyo Budi Santoso, dan Fadel Muhammad.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengungkapkan, mekanisme konvensi yang pernah digunakan Golkar saat perekrutan capres memang mendatangkan nilai positif di mata publik.

Imbasnya,saat itu Golkar menjadi partai pemenang pemilu. "Pola itu dianggap menggambarkan nilai reformasi karena telah menjalankan pola rekrutmen pemimpin yang demokratis," katanya.

Saat ini partai sudah lebih modern, yaitu sudah ada pola pengukuran berdasarkan hasil survei, maka akan lebih bagus jika kedua pola itu (survei dan konvensi) digabung. "Tetap memberikan kesempatan terbuka, tetapi juga dilihat elektabilitasnya. Prinsipnya perekrutannya harus demokratis," ujar Akbar.

Meski demikian, lanjut Akbar, jika sudah ada keputusan final mengenai mekanisme penentuan capres, hal itu harus dihormati dan konsekuen dijalankan bersama-sama. Hanya saja, sebelum adanya keputusan itu, tidak ada larangan bagi kader untuk memberikan masukan.

Sementara itu, Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan, saat ini banyak yang bicara agar Golkar menggelar konvensi. Tapi, untuk partai lain, sama sekali tidak ada yang menyarankan hal yang sama. Dia merasa heran atas hal itu karena secara politis tentu menimbulkan pertanyaan.

"Seolah ada yang ingin menggunakan kendaraan Partai Golkar, tetapi tidak mau bekerja di dalamnya," ujar dia.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan analisis tentang mekanisme konvensi dan melihat plus minusnya. Atas analisis itu, datanya menunjukkan banyak minusnya untuk partai.

"Jangankan konvensi yang merupakan proses ‘perang’ internal, akibat munas atau kongres partai saja terasa hingga kini. Kita bisa melihat Pak Wiranto, Prabowo, dan Surya Paloh yang kini sudah keluar dari Golkar," jelasnya.

Menurut Indra, pada prinsipnya konvensi sama dengan Munas Golkar,yakni memperebutkan 530-an suara DPP, DPD I, DPD II, dan itu sudah dilalui dalam munas dan rakernas. "Kalau metode ilmiah semacam survei, termasuk dengan FGD, expert meeting lebih terjamin hasilnya, untuk apa ada konvensi," ujarnya. (san)