DPR minta SBY desak KPK usut menteri korup
DPR minta SBY desak KPK usut menteri korup
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusut menteri dalam kabinetnya yang diduga menerima fee hasil korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, SBY harus segera membongkar kepada masyarakat siapa menteri yang dituding tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Mindo Rosa Manulang, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Presiden harus mendorong secara khusus kasus ini, karena terkait kredibilitas SBY sebagai kepala pemerintahan. Selama ini kan SBY sering mendeklarasikan perang terhadap korupsi," tutur Nasir saat dihubungi wartawan, Jumat (24/2/2012).
SBY, tambah Nasir, harus secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa menteri yang dilaporkan Rosa. Atau memerintahkan agar menteri tersebut segera mengklarifikasi isu itu.
"Menteri itu bagian dari lingkaran Istana. Karenanya, SBY sudah sepatutnya meminta KPK agar nama menteri yang disebut-sebut itu segera diperiksa," ucapnya.
Masih kata Nasir, pihaknya juga mendesak agar Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segara menyerahkan datanya ke KPK. "Oh ya, PPATK harus secepatnya menyerahkan itu," tukas Nasir. (san)
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, SBY harus segera membongkar kepada masyarakat siapa menteri yang dituding tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Mindo Rosa Manulang, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Presiden harus mendorong secara khusus kasus ini, karena terkait kredibilitas SBY sebagai kepala pemerintahan. Selama ini kan SBY sering mendeklarasikan perang terhadap korupsi," tutur Nasir saat dihubungi wartawan, Jumat (24/2/2012).
SBY, tambah Nasir, harus secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa menteri yang dilaporkan Rosa. Atau memerintahkan agar menteri tersebut segera mengklarifikasi isu itu.
"Menteri itu bagian dari lingkaran Istana. Karenanya, SBY sudah sepatutnya meminta KPK agar nama menteri yang disebut-sebut itu segera diperiksa," ucapnya.
Masih kata Nasir, pihaknya juga mendesak agar Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segara menyerahkan datanya ke KPK. "Oh ya, PPATK harus secepatnya menyerahkan itu," tukas Nasir. (san)
()
Explore More