Jika diperlukan Komwas bisa tangani Nasir
Jika diperlukan Komwas bisa tangani Nasir
A
A
A
Sindonews.com - Dugaan pelanggaran kode etik dilakukan M Nasir karena mengunjungi terdakwa kasus suap wisma atlet di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang Jakarta Timur di luar jam besuk selama ini ditangani Badan Kehormatan (BK) DPR.
Namun, jika diperlukan, kasus Nasir juga bisa diproses oleh Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat. Sebab, M Nasir melakukan kunjungan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Kalau merasa perlu, Komwas bisa panggil Nasir tanpa perlu menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat lebih dahulu," tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopachua ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/2/2012).
Menurutnya Komwas memiliki kewenangan pemanggilan itu tanpa harus menunggu rekomendasi dari DPP. Justru Komwas bisa memberikan rekomendasi ke Dewan Kehormatan (DK), selanjutnya dari DK diteruskan hasilnya ke DPP.
"Enggak ada jalurnya DPP yang memberi rekomendasi ke komwas, justru DK bergerak atas rekomendasi Komwas baru hasilnya diserahkan ke DPP," tukas mantan pressenter acara olahraga ini.(lin)
Namun, jika diperlukan, kasus Nasir juga bisa diproses oleh Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat. Sebab, M Nasir melakukan kunjungan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Kalau merasa perlu, Komwas bisa panggil Nasir tanpa perlu menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat lebih dahulu," tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopachua ketika dihubungi wartawan, Jumat (24/2/2012).
Menurutnya Komwas memiliki kewenangan pemanggilan itu tanpa harus menunggu rekomendasi dari DPP. Justru Komwas bisa memberikan rekomendasi ke Dewan Kehormatan (DK), selanjutnya dari DK diteruskan hasilnya ke DPP.
"Enggak ada jalurnya DPP yang memberi rekomendasi ke komwas, justru DK bergerak atas rekomendasi Komwas baru hasilnya diserahkan ke DPP," tukas mantan pressenter acara olahraga ini.(lin)
()
Explore More