Rekrutmen menentukan masa depan pemimpin
Rekrutmen menentukan masa depan pemimpin
A
A
A
Sindonews.com - Belakangan ini, banyak pemimpin di daerah menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini terjadi lantaran banyak pemimpin yang tidak paham pengelolaan Pemerintahan Daerah (Pemda).
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Sumatera Selatan, Alirman Sori mengatakan pemilu akan menentukan kualitas pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin harus benar-benar menguasai soal pemerintahan.
"Ini berangkat dari pemimpin yang kita lahirkan sudah salah, banyak orang karena punya modal banyak, tanpa tahu persoalan pengeloaan daerah terus mencalonkan diri,kalau masyarakat tidak jeli bisa salah pilih," papar Alirman di talk show DPD RI bertajuk 'Premanisme politik di jagat Nasional', Juma'at (24/2/2012).
Orang yang tidak paham dengan pengelolaan kadang menyalahgunakan kekuasaannya. Hal tersebut cenderung terjadi dalam pemerintahan di daerah.
"Ruang publik pun riuh membicarakan kebijakan politisi, memang ketika politisi menjabat cenderung menyalahgunakan kepntingan kelompok atau institusinya, tapi tidak semuanya," paparnya.
Selain itu Undang-Undang (UU) yang dilahirkan sudah korup, kompromi, sehingga sangsi yang di muat dalam uu sangat ringan, alhasil orang yang menyalahgunakan kewenanganya tidak akan jera.
Permasalahan lain muncul ketika penegak hukum tidak bisa bergerak menegakkan keadilan. "Aparat penegak hukum,jaksa dan Polisi tidak konsisten menjalankan tugaskan, karena di bungkus dengan uang," tukasnya.(azh)
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Sumatera Selatan, Alirman Sori mengatakan pemilu akan menentukan kualitas pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin harus benar-benar menguasai soal pemerintahan.
"Ini berangkat dari pemimpin yang kita lahirkan sudah salah, banyak orang karena punya modal banyak, tanpa tahu persoalan pengeloaan daerah terus mencalonkan diri,kalau masyarakat tidak jeli bisa salah pilih," papar Alirman di talk show DPD RI bertajuk 'Premanisme politik di jagat Nasional', Juma'at (24/2/2012).
Orang yang tidak paham dengan pengelolaan kadang menyalahgunakan kekuasaannya. Hal tersebut cenderung terjadi dalam pemerintahan di daerah.
"Ruang publik pun riuh membicarakan kebijakan politisi, memang ketika politisi menjabat cenderung menyalahgunakan kepntingan kelompok atau institusinya, tapi tidak semuanya," paparnya.
Selain itu Undang-Undang (UU) yang dilahirkan sudah korup, kompromi, sehingga sangsi yang di muat dalam uu sangat ringan, alhasil orang yang menyalahgunakan kewenanganya tidak akan jera.
Permasalahan lain muncul ketika penegak hukum tidak bisa bergerak menegakkan keadilan. "Aparat penegak hukum,jaksa dan Polisi tidak konsisten menjalankan tugaskan, karena di bungkus dengan uang," tukasnya.(azh)
()
Explore More