KPK back up DPR desain pencegahan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Indikasi keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus korupsi terus mencuat. Terlebih, temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 2.000 rekening tak wajar milik anggota dewan.
Berangkat dari kondisi itu, pimpinan DPR telah menyampaikan permintaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut mencegah terjadinya korupsi di lingkungan wakil rakyat ini.
"DPR masih perlu bantuan back up dalam mendesain sistem pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang dari KPK," jelas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Permintaan mendesain pencegahan korupsi di lembaga legislatif itu kata Busyro, harus diapresiasi. "Itu permintaan DPR kepada KPK," ucapnya.
Namun Busyro enggan memaparkan lebih jauh desain yang telah dirumuskannya itu. Yang pasti desain merupakan kajian internal KPK. Sistemnya bagamana akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat.
Bantuan KPK sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi secara terus menerus.(lin)
Berangkat dari kondisi itu, pimpinan DPR telah menyampaikan permintaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut mencegah terjadinya korupsi di lingkungan wakil rakyat ini.
"DPR masih perlu bantuan back up dalam mendesain sistem pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang dari KPK," jelas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Permintaan mendesain pencegahan korupsi di lembaga legislatif itu kata Busyro, harus diapresiasi. "Itu permintaan DPR kepada KPK," ucapnya.
Namun Busyro enggan memaparkan lebih jauh desain yang telah dirumuskannya itu. Yang pasti desain merupakan kajian internal KPK. Sistemnya bagamana akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat.
Bantuan KPK sangat penting dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi secara terus menerus.(lin)
()