Banyak calon anggota KPU-Bawaslu bermasalah
Kamis, 23 Februari 2012 - 08:37 WIB
Banyak calon anggota KPU-Bawaslu bermasalah
A
A
A
Sindonews.com – Kekhawatiran akan lolosnya nama-nama yang dianggap tidak layak menjadi anggota KPU-Bawaslu terus terjadi di masyarakat.
Apalagi sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 melansir ada 12 pelamar KPU dan lima pelamar Bawaslu yang diduga bermasalah. Menurut aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, Koalisi Amankan Pemilu 2014 telah melakukan tracking para calon anggota KPU-Bawaslu sejak 10 Januari silam.
“Ada 12 calon untuk KPU dan 5 untuk Bawaslu yang diduga masih bermasalah,” katanya di Jakarta Rabu 22 Februari 2012.
Penelusuran rekam jejak yang digelar di 16 provinsi itu menyangkut pengetahuan dan pengalaman kepemiluan,kompetensi dan integritas, afiliasi ke parpol, dan keterlibatan kasus gratifikasi. Khusus calon dari penyelenggara pemilu,ditelusuri pula tentang profesionalismenya selama menjabat.
Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center (IBC) mengaku khawatir transparansi timsel akan berhenti pada tahapan tertentu. Karenanya, koalisi ini juga melakukan pemantauan langsung dalam tahapan seleksi wawancara.
Kekhawatiran lain adalah dipilihnya pelamar yang justru bermaslah karena tekanan-tekanan dari pihakpihak tertentu.
“Kita khawatir banyak anggota yang justru merusak citra KPU-Bawaslu jika terpilih.Kejadian seperti KPU pada Pemilu 2009 lalu tak perlu terulang,” harapnya.(azh)
Apalagi sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu 2014 melansir ada 12 pelamar KPU dan lima pelamar Bawaslu yang diduga bermasalah. Menurut aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi, Koalisi Amankan Pemilu 2014 telah melakukan tracking para calon anggota KPU-Bawaslu sejak 10 Januari silam.
“Ada 12 calon untuk KPU dan 5 untuk Bawaslu yang diduga masih bermasalah,” katanya di Jakarta Rabu 22 Februari 2012.
Penelusuran rekam jejak yang digelar di 16 provinsi itu menyangkut pengetahuan dan pengalaman kepemiluan,kompetensi dan integritas, afiliasi ke parpol, dan keterlibatan kasus gratifikasi. Khusus calon dari penyelenggara pemilu,ditelusuri pula tentang profesionalismenya selama menjabat.
Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Center (IBC) mengaku khawatir transparansi timsel akan berhenti pada tahapan tertentu. Karenanya, koalisi ini juga melakukan pemantauan langsung dalam tahapan seleksi wawancara.
Kekhawatiran lain adalah dipilihnya pelamar yang justru bermaslah karena tekanan-tekanan dari pihakpihak tertentu.
“Kita khawatir banyak anggota yang justru merusak citra KPU-Bawaslu jika terpilih.Kejadian seperti KPU pada Pemilu 2009 lalu tak perlu terulang,” harapnya.(azh)
()
