Kesejahteraan rakyat isu utama pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait mengatakan, pemilu merupakan gerbang utama untuk menuju perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.
Salah satu isu utama perubahan adalah kesejahteraan rakyat. Sayangnya, visi mulia ini terdistorsi kerawanan praktik politik uang dalam proses demokrasinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawas pemilu juga rawan praktik rekayasa hasil pemilu.
“Kemiskinan, pengangguran, dan lainnya harus bisa dijawab oleh para bakal calon presiden mendatang. Indonesia membutuhkan problem solver, jangan beli kucing dalam karung. Prestasi dan kredibilitasnya harus bisa ditunjukkan,” ucapnya dalam diskusi “Menata Indonesia Pasca SBY, Strategi Merumuskan Kepemimpinan Nasional” pada rapat akbar mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) kemarin.
Sementara itu,Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier memandang, Indonesia sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara besar dan sukses seperti China. Namun, kemajuan tersebut belum bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sumber daya alam Indonesia masih dinikmati sekelompok kecil yaitu asing, pengusaha, serta birokrat.
“Pemerintahlah yang menjadi faktor penghambat. Ini harus diperbaiki,” kata Fuad.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai, saat ini muncul fenomena deparpolisasi yakni sikap masyarakat yang antiparpol.
“Deparpolisasi dipicu persoalan ideologis,sikap kritis,kemunafikan, dan ketidakkonsistenan hingga berakibat pada sikap antiparpol dan pembusukan terhadap parpol-parpol yang ada,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, persoalan yang menghancurkan negeri ini adalah sikap asal bapak senang (ABS) yang ditunjukkan kalangan internal kekuasaan. Namun, ABS ini juga bisa diartikan sebagai asal bisa oposisi. ABS kedua ini lebih senang mengekspos keburukan negeri ini.
“Pemimpin negeri ini dihancurkan inner circle-nya. Yang satu penjilat, yang lainnya antipati. Jadi, perlu ada perubahan positif yang dimulai dari orang-orang terdekatnya,” katanya.(azh)
Salah satu isu utama perubahan adalah kesejahteraan rakyat. Sayangnya, visi mulia ini terdistorsi kerawanan praktik politik uang dalam proses demokrasinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawas pemilu juga rawan praktik rekayasa hasil pemilu.
“Kemiskinan, pengangguran, dan lainnya harus bisa dijawab oleh para bakal calon presiden mendatang. Indonesia membutuhkan problem solver, jangan beli kucing dalam karung. Prestasi dan kredibilitasnya harus bisa ditunjukkan,” ucapnya dalam diskusi “Menata Indonesia Pasca SBY, Strategi Merumuskan Kepemimpinan Nasional” pada rapat akbar mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) kemarin.
Sementara itu,Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier memandang, Indonesia sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara besar dan sukses seperti China. Namun, kemajuan tersebut belum bisa dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sumber daya alam Indonesia masih dinikmati sekelompok kecil yaitu asing, pengusaha, serta birokrat.
“Pemerintahlah yang menjadi faktor penghambat. Ini harus diperbaiki,” kata Fuad.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai, saat ini muncul fenomena deparpolisasi yakni sikap masyarakat yang antiparpol.
“Deparpolisasi dipicu persoalan ideologis,sikap kritis,kemunafikan, dan ketidakkonsistenan hingga berakibat pada sikap antiparpol dan pembusukan terhadap parpol-parpol yang ada,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, persoalan yang menghancurkan negeri ini adalah sikap asal bapak senang (ABS) yang ditunjukkan kalangan internal kekuasaan. Namun, ABS ini juga bisa diartikan sebagai asal bisa oposisi. ABS kedua ini lebih senang mengekspos keburukan negeri ini.
“Pemimpin negeri ini dihancurkan inner circle-nya. Yang satu penjilat, yang lainnya antipati. Jadi, perlu ada perubahan positif yang dimulai dari orang-orang terdekatnya,” katanya.(azh)
()