PPATK juga akan teliti rekening gendut TNI
PPATK juga akan teliti rekening gendut TNI
A
A
A
Sindonews.com - Pusat Pemeriksaan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya meneliti hasil temuan rekening dengan jumlah nominal tak wajar.
Sejauh penelitiannya, pemilik rekening itu bervariatif, mulai anggota polisi berpangkat perwira menengah sampai perwira tinggi.
"Variatif, ada perwira menengah, dan ada juga perwira tinggi berpangkat jenderal. Itukan sudah lama sebenarnya," jelas Ketua PPATK Muhammad Yusuf usai memenuhi panggilan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012).
Tak hanya Polri, menurut Yusuf, PPATK juga memegang data rekening gendut milik anggota TNI. "Hasil laporan kami, tahun 2011 ada. Kita satuan rekening Polri/TNI. Cuma undang-undang belum mengatur. Karena itu, saya mau bertemu dengan panglima TNI untuk membicarakan soal itu," ujarnya.
Saat ini pihaknya masih meneliti masalah rekening gendut militer. Dia berusaha menganalisa dan membandingkan banyak mana-mana rekening gendut Polri dengan rekening gendut TNI. "Sementara ini paling banyak PNS, 707. Kemudian kepolisian, pengadilan, kemudian kejaksaan. Kalau TNI juga ada tapi saya lupa angka persisnya," tambahnya.
Soal temuan ini, jika menyangkut penyelenggara negara maka akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika bukan maka diserahkan langsung kepada Kejaksaan.
"Kalau prosesnya akan kami laporkan," jelasnya.
Dijelaskan Yusuf, PPATK akan terus berupaya membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan.
Sejauh ini, dalam melaksanakan tugasnya PPATK tidak pernah mengalami tekanan dari pihak manapun. Kalaupun ada tekanan itu, PPATK tak akan merasa takut. "Enggak ada, enggak ada tekanan. Subjeknya kan tidak sama. Kalau pun ada tekanan, saya enggak takut. Saya kan bekerja," tegas Yusuf. (lin)
Sejauh penelitiannya, pemilik rekening itu bervariatif, mulai anggota polisi berpangkat perwira menengah sampai perwira tinggi.
"Variatif, ada perwira menengah, dan ada juga perwira tinggi berpangkat jenderal. Itukan sudah lama sebenarnya," jelas Ketua PPATK Muhammad Yusuf usai memenuhi panggilan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012).
Tak hanya Polri, menurut Yusuf, PPATK juga memegang data rekening gendut milik anggota TNI. "Hasil laporan kami, tahun 2011 ada. Kita satuan rekening Polri/TNI. Cuma undang-undang belum mengatur. Karena itu, saya mau bertemu dengan panglima TNI untuk membicarakan soal itu," ujarnya.
Saat ini pihaknya masih meneliti masalah rekening gendut militer. Dia berusaha menganalisa dan membandingkan banyak mana-mana rekening gendut Polri dengan rekening gendut TNI. "Sementara ini paling banyak PNS, 707. Kemudian kepolisian, pengadilan, kemudian kejaksaan. Kalau TNI juga ada tapi saya lupa angka persisnya," tambahnya.
Soal temuan ini, jika menyangkut penyelenggara negara maka akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika bukan maka diserahkan langsung kepada Kejaksaan.
"Kalau prosesnya akan kami laporkan," jelasnya.
Dijelaskan Yusuf, PPATK akan terus berupaya membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan.
Sejauh ini, dalam melaksanakan tugasnya PPATK tidak pernah mengalami tekanan dari pihak manapun. Kalaupun ada tekanan itu, PPATK tak akan merasa takut. "Enggak ada, enggak ada tekanan. Subjeknya kan tidak sama. Kalau pun ada tekanan, saya enggak takut. Saya kan bekerja," tegas Yusuf. (lin)
()
Explore More