PPP jaring bakal capres

Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera melakukan penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) meski pemilu masih dua tahun lagi.

Dalam prosesnya, partai akan meminta usulan nama-nama dari daerah.Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengatakan usulan perlunya bakal capres sudah harus tumbuh di lingkup internal partai, menguat dari dewan pengurus wilayah (DPW).

”DPP PPP akan membahas kriteria capres dan cawapres untuk mengakomodasi aspirasi dari kader melalui pengurus DPW dan DPC PPP dari seluruh daerah,” kata Suryadharma sebelum memberi pengarahan kepada anggota legislatif PPP seluruh Indonesia di Jakarta tadi malam.

Menurut dia, DPP PPP terbuka menerima aspirasi kader dari seluruh wilayah dan cabang di Indonesia sehingga akan dibahas dalam forum mukernas. Pada pembahasan tersebut,menurut dia, akan muncul sejumlah usulan soal kriteria capres-cawapres yang kemudian akan ditentukan mekanismenya.

”Pada forum mukernas ini baru sebatas dibahas kriteria capres dan cawapres,” katanya.

Mengenai mekanisme konvensi, menurut Suryadharma, bisa saja dilakukan karena tidak dilarang dalam AD/ART. Meski dirinya paling berpeluang dicalonkan dari kalangan internal, Menteri Agama ini mengaku masih menunggu mekanisme partai.

Menteri Agama itu mengakui adanya tokoh nonparpol yang muncul di lingkup internal untuk diajukan menjadi bakal capres. Di antaranya Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Kedua tokoh itu dinilai memiliki reputasi bagus dan berasal dari kalangan akademisi.

”Kita lihat elektabilitasnya dan nanti diserahkan ke DPW untuk menentukan pilihannya. PPP mencari figur yang bisa membawa Indonesia lebih baik dan menyelesaikan persoalan. Kedua tokoh itu punya peluang,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, kesadaran untuk membangun Indonesia ke depan tidak bisa dilepaskan dari proses rekrutmen pemimpin nasional.

Di saat masyarakat luas menginginkan adanya perubahan, partai politik khususnya partai besar menjadi penentu regenerasi.

”Parpol besar harus membuka diri bagi calon lain, itu bukan berarti parpol harus mengutamakan tokoh nasional di luar partai. Prinsipnya, partai harus bisa memastikan bahwa siapa pun entah itu orang parpol atau bukan jika memang punya kriteria, integritas, dan kualitas,serta kapabilitas memadai, (mereka) punya peluang dan kesempatan untuk diusung dan dicalonkan,” jelasnya.

Dia meyakini bahwa semua parpol punya kader potensial yang memenuhi kriteria dan layak untuk diberi ruang. Jika pun tidak yakin, kata dia, masih banyak figur yang mumpuni dari kalangan akademisi dan aktivis. Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurut dia, rendahnya elektabilitas calon parpol, termasuk Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, di survei terakhir harus dievaluasi dan disikapi secara positif.

Hal yang perlu dipertimbangkan, kata Akbar, adalah model rekrutmen capres dengan cara terbuka atau konvensi sebagaimana pernah dia lakukan saat memimpin Golkar.

”Apa yang dihasilkan beberapa lembaga survei itu bisa dijadikan masukan. Kalau memang survei menjadi alat ukur, itu bisa melengkapi dalam persyaratan konvensi setelah dilihat kriterianya,” kata dia.

Menurut Akbar, dengan pola rekrutmen terbuka melalui konvensi, semua kader potensial, bahkan dari luar Golkar,pun punya peluang dan kesempatan. Sebab, kata dia, yang dilihat pertama adalah kriterianya. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan, pada waktunya nanti parpol akan dipaksa oleh keadaan harus mendukung figur tertentu karena figur itulah yang diinginkan masyarakat.

”Jadi bisa dari partai dan dari luar.Kecenderungannya, siapa pun tokoh itu akan relevan karena masyarakat tidak fanatik ke figur parpol. Dan kalau sudah mepet, parpol akan melihat siapa saja. Kalau daya terima masyarakat tinggi terhadap figur tertentu, parpol akan ikut,” jelasnya.(azh)