Jadi bulan-bulanan, FPI mengadu ke Menag
Jadi bulan-bulanan, FPI mengadu ke Menag
A
A
A
Sindonews.com - Kerap menjadi bulan-bulanan dan dikecam oleh beberapa kalangan, karena kehadirannya dianggap cukup meresahkan, Front Pembela Islam (FPI) mengadu ke Menteri Agama (Menag).
Dalam pertemuan itu, sebagaimana disampaikan oleh Menag Suryadharma Ali, FPI menjelaskan kronologi penghadangandi landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya oleh segerombolan yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN).
"Jadi dari Kalimantan Tengah tadi itu, jelas tidak ada anarkisme yang dilakukan FPI menurut penjelasan FPI tadi. Tapi ada anarkisme yang menurut Habib Rizieq dirancang oleh pejabat sana.
Termasuk tempat-tempat untuk melakukan kegiatan tadi," ujar Suryadharma Ali usai bertemu dengan FPI di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Ketua FPI Habib Rizieq sendiri menegaskan agar pihak keamanan menindak sejumlah nama yang diduga sebagai dalang penolakan FPI ke Kalimantan Tengah. Pasalnya, menurutnya apa yang terjadi dalam penolakan di bandara tersebut adalah pelanggaran hukum internasional.
"Kedatangan saya tidak lain dan tidak bukan untuk memproses hukum pelaku pelanggaran pidana besar dan serius di Bandara Palangkaraya. Bahwa penerobosan bandara dengan penggunaan senjata tajam itu adalah pelanggaran hukum internasional dan itu pelanggaran serius," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kritikan terhadap FPI kembali muncul setelah kejadian di landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Peristiwa ini berawal ketika pihak FPI pusat berencana melantik FPI cabang Palangkaraya dan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah yang akan dihadiri oleh para pimpinan FPI pusat, antara lain Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin bin Ahmad Alattas, Sekjen FPI Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH Awit Masyhuri, dan Panglima LPI Maman Suryadi.
Selain itu kedatangan kunjungan petinggi-petinggi FPI ke Kabupaten Kuala Kapuas atas undangan Bupati Kabupaten Kuala Kapuas yang juga atas jaminan Dandim di sana dalam rangka melakukan Maulid Nabi SAW.
Tapi para pimpinan FPI pusat ini dihadang terlebih dulu oleh gerombolan yang dituding FPI sebagai preman dan dipimpin oleh Yansen Binti, Lukas Tingkes serta Sabran yang mengatasnamakan sebagai pimpinan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN).
Gerombolan preman tersebut sudah menghadang mereka di dalam landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Dalam peristiwa ini, para pimpinan FPI yang diterbangkan memakai pesawat Sriwijaya Air akhirnya ditangguhkan pendaratannya ke bandara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena situasi yang sudah tidak kondusif.
Tak lama kemudian meuncul aksi unjuk rasa dari sekelompok massa di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta yang menyerukan "Indonesia tanpa FPI". Akibat aksi ini kemudian memicu ketersinggungan dari pihak yang diduga sebagai simpatisan FPI, hingga muncul gesekan dalam aksi tersebut.
Dalam pertemuan itu, sebagaimana disampaikan oleh Menag Suryadharma Ali, FPI menjelaskan kronologi penghadangandi landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya oleh segerombolan yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN).
"Jadi dari Kalimantan Tengah tadi itu, jelas tidak ada anarkisme yang dilakukan FPI menurut penjelasan FPI tadi. Tapi ada anarkisme yang menurut Habib Rizieq dirancang oleh pejabat sana.
Termasuk tempat-tempat untuk melakukan kegiatan tadi," ujar Suryadharma Ali usai bertemu dengan FPI di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (17/2/2012).
Ketua FPI Habib Rizieq sendiri menegaskan agar pihak keamanan menindak sejumlah nama yang diduga sebagai dalang penolakan FPI ke Kalimantan Tengah. Pasalnya, menurutnya apa yang terjadi dalam penolakan di bandara tersebut adalah pelanggaran hukum internasional.
"Kedatangan saya tidak lain dan tidak bukan untuk memproses hukum pelaku pelanggaran pidana besar dan serius di Bandara Palangkaraya. Bahwa penerobosan bandara dengan penggunaan senjata tajam itu adalah pelanggaran hukum internasional dan itu pelanggaran serius," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, kritikan terhadap FPI kembali muncul setelah kejadian di landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Peristiwa ini berawal ketika pihak FPI pusat berencana melantik FPI cabang Palangkaraya dan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah yang akan dihadiri oleh para pimpinan FPI pusat, antara lain Ketua Bidang Dakwah Habib Muhsin bin Ahmad Alattas, Sekjen FPI Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen KH Awit Masyhuri, dan Panglima LPI Maman Suryadi.
Selain itu kedatangan kunjungan petinggi-petinggi FPI ke Kabupaten Kuala Kapuas atas undangan Bupati Kabupaten Kuala Kapuas yang juga atas jaminan Dandim di sana dalam rangka melakukan Maulid Nabi SAW.
Tapi para pimpinan FPI pusat ini dihadang terlebih dulu oleh gerombolan yang dituding FPI sebagai preman dan dipimpin oleh Yansen Binti, Lukas Tingkes serta Sabran yang mengatasnamakan sebagai pimpinan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN).
Gerombolan preman tersebut sudah menghadang mereka di dalam landasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Dalam peristiwa ini, para pimpinan FPI yang diterbangkan memakai pesawat Sriwijaya Air akhirnya ditangguhkan pendaratannya ke bandara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena situasi yang sudah tidak kondusif.
Tak lama kemudian meuncul aksi unjuk rasa dari sekelompok massa di sekitar bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta yang menyerukan "Indonesia tanpa FPI". Akibat aksi ini kemudian memicu ketersinggungan dari pihak yang diduga sebagai simpatisan FPI, hingga muncul gesekan dalam aksi tersebut.
()
Explore More