Polri desak pemda cari solusi masalah di Pelauw
Polri desak pemda cari solusi masalah di Pelauw
A
A
A
Sindonews.com - Polri mendesak Pemerintah Daerah bisa bertanggung jawab penuh atas permasalahan yang ada di Negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
“Kita mendorong pemerintah daerah. Di Maluku ini khas. Di sana ada raja, dalam hal ini kepala desa, seharusnya dalam setiap permasalahan, raja itu harus bertanggung jawab penuh,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2/2012).
Sehingga, bisa mencari solusi permasalahan, jika memang pemerintah
daerah setempat mau bertangggung jawab.
“Seharusnya kepala desa bertanggung jawab betul untuk menyelesaikan permasalahan di internal. Kita sayangkan, kepala desa tak ada ditempat saat kerusuhan terjadi,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia berharap pemerintah daerah bisa mengambil cepat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Apalagi permasalahannya, kita bilang sepele ya sepele. Tapi berlarut-larut. Khususnya masalah rumah adat itu yang diperebutkan oleh kedua kelompok ini. Kelompok besar dengan kelompok kecil,” jelasnya.
Akan tetapi, kata dia, saat ini kondisi di negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sudah berangsur kondusif. Hal itu, kata dia, berkat kerja samanya aparat setempat dan masyarakat yang ikut membantu menciptakan situasi yang aman.
Sekadar diketahui, sebanyak 300 rumah warga dibakar atau terbakar dan lima orang tewas dalam konflik internal marga Salampessy di Negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, belum lama ini. Konflik tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat untuk menentukan tanggal peresmian rumah adat Salampessy.(azh)
“Kita mendorong pemerintah daerah. Di Maluku ini khas. Di sana ada raja, dalam hal ini kepala desa, seharusnya dalam setiap permasalahan, raja itu harus bertanggung jawab penuh,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2/2012).
Sehingga, bisa mencari solusi permasalahan, jika memang pemerintah
daerah setempat mau bertangggung jawab.
“Seharusnya kepala desa bertanggung jawab betul untuk menyelesaikan permasalahan di internal. Kita sayangkan, kepala desa tak ada ditempat saat kerusuhan terjadi,” ungkapnya.
Kendati demikian, dia berharap pemerintah daerah bisa mengambil cepat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Apalagi permasalahannya, kita bilang sepele ya sepele. Tapi berlarut-larut. Khususnya masalah rumah adat itu yang diperebutkan oleh kedua kelompok ini. Kelompok besar dengan kelompok kecil,” jelasnya.
Akan tetapi, kata dia, saat ini kondisi di negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sudah berangsur kondusif. Hal itu, kata dia, berkat kerja samanya aparat setempat dan masyarakat yang ikut membantu menciptakan situasi yang aman.
Sekadar diketahui, sebanyak 300 rumah warga dibakar atau terbakar dan lima orang tewas dalam konflik internal marga Salampessy di Negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, belum lama ini. Konflik tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat untuk menentukan tanggal peresmian rumah adat Salampessy.(azh)
()
Explore More