Demi pesawat Presiden, pemerintah ngutang

Sindonews.com – Bantahan pemerintah terhadap pembelian pesawat khusus kepresidenan dari hasil utang jelas telah menginjak-injak hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), alias tidak menghargai hasil audit BPK.

Hal itu dikatakan Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/2/2011).

“Kalau pembelian pesawat bukan dari utang, memang pihak luar negeri mau bayar dengan rupiah? Pasti enggak mau dong, maka bayar dari utang,” ujar Uchok.

â€
“Dan Istana tidak tahu malu, karena pembelian pesawat ini sangat mengusik rasa keadilan rakyat, dan publik pasti menolak pembelian ini karena hanya menghambur-hamburkan duit utang saja, dan yang bayar tetap disuruh rakyat melalui pajak,” katanya.

Uchok menyindir untuk pembelian pesawat kepresidenan pemerintah terlihat cepat menanggapi. “Agar tidak selalu dikiritik publik, cepat-cepat dibayar tuh pengadaan pesawat. Padahal, kalau bulan 1-3 biasanya pemerintah hanya membayar gaji pegawai, kok tumben untuk pembelian pesawat sudah ada uangnya,” tuturnya.

Meski pembayaran kepada pihak Boeing Company sudah lunas untuk Green Aircraft, Uchok tetap menegaskan pemerintah untuk membatalkan kontrak pengadaan pesawat tersebut. “Kami dari Fitra tetap, supaya dibatalkan kontrak pengadaan pesawat itu, dan membatalkan kontrak bisa dilakukan. Yang enggak bisa diubah hanya mengubah Alquran kok,” pungkasnya. (wbs)

()