BK DPR terus selidiki proyek ruang Banggar
BK DPR terus selidiki proyek ruang Banggar
A
A
A
Sindonews.com - Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR belum selesai dipersoalkan. Meski barang -barang sudah diganti dengan barang lebih murah, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Banggar terus menjadi sorotan.
Badan Kehormatan (BK) sendiri ternyata juga masih melakukan penyelidikan terhadap proyek menghabiskan dana sebesar Rp20 miliar itu.
Ketua BK Muhammad Prakosa mengaku penyelidikan atas proyek itu belum selesai. Jadi, dia belum bisa menyimpulkan. Namun demikian dia meyakini adanya pelanggaran di sana.
"Ada kejanggalan mulai dari penyusunan anggaran, pada saat pembahasan, persetujuan, dan pelaksanaan. Dari tiga poin inilah BK melakukan penyelidikan apakah ada pelanggaran etika atau tidak dan sekarang masih dalam proses," ujarnya.
Prakosa mengindikasikan ada pelanggaran prosedur dalam proyek itu. Menurut dia, pengusul dalam proyek itu adalah user. Dimana pihak Banggar mengusulkan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Kemudian di BURT rencana itu dibahas kemudian lalu dikembalikan ke Banggar lagi untuk dianggarkan.
"Setelah diangarkan diserahkan ke BURT lagi baru kemudian ditindak lanjuti oleh Sekjen. Nah di sini BURT merasa ditingalkan karena sekjen langsung berkordinasi dengan pimpinan Banggar dalam pelaksanaan proyek itu," jelasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, ruang Banggar tersebut tidak patut, karena tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan.
"Membuat renovasi Banggar sebenarnya tidak patut menjadi patut ini, tidak singkron dengan mayarakat yang masih kesulitan. Ruang yang tidak patut menjadi patut adalah anggaran besar kami kembalikan sesuai dengan standarnya," tutupnya. (lin)
Badan Kehormatan (BK) sendiri ternyata juga masih melakukan penyelidikan terhadap proyek menghabiskan dana sebesar Rp20 miliar itu.
Ketua BK Muhammad Prakosa mengaku penyelidikan atas proyek itu belum selesai. Jadi, dia belum bisa menyimpulkan. Namun demikian dia meyakini adanya pelanggaran di sana.
"Ada kejanggalan mulai dari penyusunan anggaran, pada saat pembahasan, persetujuan, dan pelaksanaan. Dari tiga poin inilah BK melakukan penyelidikan apakah ada pelanggaran etika atau tidak dan sekarang masih dalam proses," ujarnya.
Prakosa mengindikasikan ada pelanggaran prosedur dalam proyek itu. Menurut dia, pengusul dalam proyek itu adalah user. Dimana pihak Banggar mengusulkan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Kemudian di BURT rencana itu dibahas kemudian lalu dikembalikan ke Banggar lagi untuk dianggarkan.
"Setelah diangarkan diserahkan ke BURT lagi baru kemudian ditindak lanjuti oleh Sekjen. Nah di sini BURT merasa ditingalkan karena sekjen langsung berkordinasi dengan pimpinan Banggar dalam pelaksanaan proyek itu," jelasnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, ruang Banggar tersebut tidak patut, karena tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan.
"Membuat renovasi Banggar sebenarnya tidak patut menjadi patut ini, tidak singkron dengan mayarakat yang masih kesulitan. Ruang yang tidak patut menjadi patut adalah anggaran besar kami kembalikan sesuai dengan standarnya," tutupnya. (lin)
()
Explore More