Pesawat presiden dikritik, Istana enggan komentar
Senin, 06 Februari 2012 - 18:11 WIB
Pesawat presiden dikritik, Istana enggan komentar
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pembelian pesawat kepresidenan dikritik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembelian pesawat itu akan menambah beban negara melalui utang luar negeri.
Menanggapai hal itu Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha enggan mengomentari desakan tersebut. Menurutnya rencana itu sudah dijelaskan oleh Kementerian Sekretaris Negara.
"Kan sudah ada penjelasan dari Kementerian Sekretaris Negara," ujar Julian kepada wartawan, usai mendampingi Presiden saat menyambut panitia perayaan Hari Pers Nasional, di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/2/2012).
Bahkan saat ditanya pembelian pesawat kepresidenan itu akan menambah utang Indonesia terhadap asing, Julian menegaskan rencana itu telah dijelaskan oleh Kemensetneg. Bahkan jika perlu pihaknya akan meminta Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) untuk kembali menjelaskannya.
"Utang yang mana? Saya kira kalau masih kurang penjelasan soal itu biar nanti Kemensetneg menjelaskan," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah LSM menentang rencana pembelian pesawat Kepresidenan yang dinilai hanya menambah beban negara melalui utang luar negeri.
"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011. Pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya hari ini.
Padahal, lanjut Uchok, negara telah dibebani anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari utang yang mengalami kebocoran sebesar Rp200 miliar. "Dengan demikian, jelas Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorupsi oleh pejabat-pejabat publik," ujarnya.
Ucok juga meminta DPR agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut.
Lebih jauh Uchok membeberkan, pada 2010 utang Indonesia sebesar Rp1,7 triliun. Sementara di tahun anggaran 2011 utang melonjak menjadi Rp1,8 triliun, dan pada tahun 2012 utang Indonesia mencapai Rp1,9 triliun.(azh)
Menanggapai hal itu Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha enggan mengomentari desakan tersebut. Menurutnya rencana itu sudah dijelaskan oleh Kementerian Sekretaris Negara.
"Kan sudah ada penjelasan dari Kementerian Sekretaris Negara," ujar Julian kepada wartawan, usai mendampingi Presiden saat menyambut panitia perayaan Hari Pers Nasional, di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/2/2012).
Bahkan saat ditanya pembelian pesawat kepresidenan itu akan menambah utang Indonesia terhadap asing, Julian menegaskan rencana itu telah dijelaskan oleh Kemensetneg. Bahkan jika perlu pihaknya akan meminta Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) untuk kembali menjelaskannya.
"Utang yang mana? Saya kira kalau masih kurang penjelasan soal itu biar nanti Kemensetneg menjelaskan," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah LSM menentang rencana pembelian pesawat Kepresidenan yang dinilai hanya menambah beban negara melalui utang luar negeri.
"Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011. Pemerintah berutang sebesar Rp92 miliar dan pada 2012 pemerintah berutang sebesar Rp339 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya hari ini.
Padahal, lanjut Uchok, negara telah dibebani anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari utang yang mengalami kebocoran sebesar Rp200 miliar. "Dengan demikian, jelas Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorupsi oleh pejabat-pejabat publik," ujarnya.
Ucok juga meminta DPR agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut.
Lebih jauh Uchok membeberkan, pada 2010 utang Indonesia sebesar Rp1,7 triliun. Sementara di tahun anggaran 2011 utang melonjak menjadi Rp1,8 triliun, dan pada tahun 2012 utang Indonesia mencapai Rp1,9 triliun.(azh)
()
