Militer jangan dukung pemilik modal

Sindonews.com - Pernyataan Pangdam Jaya Mayjend TNI Waris terkait demo buruh memantik reaksi keras dari Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan itu menunjukkan dukungan kepada pemilik modal yang membayar upah murah.

"Pernyataan ini ingin memanfaatkan celah Undang-undang TNI yang menyebutkan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan konflik komunal dan buruh," kata Aktivis HAM Usman Hamid, Surabaya, Jumat (3/2/2012).

Aktivis Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini mengatakan, pernyataan itu juga memberikan sinyal politik negatif terselubung mengingat banyak perwira senior militer yang menjadi komisaris atau membekingi perusahaan-perusahaan yang sedang diprotes oleh serikat-serikat buruh.

Dia juga mengaku mendukung serikat-serikat buruh untuk tetap melanjutkan aksi-aksi memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan buruh adalah perwujudan cita-cita kesejahteraan rakyat keseluruhan.

"Jika dibiarkan, maka pernyataan ini bisa berujung pada penyalahgunaan prajurit-prajurit militer di tingkat bawah hanya demi kepentingan segelintir elite militer," kata Usman.

"Karena itu pernyataan ini sama sekali tak bisa dibenarkan dan kami mengimbau para prajurit militer untuk menolaknya, jika ada arahan atau perintah melibatkan prajurit dalam bidang yang jelas bukan bidang pertahanan," tegasnya.(azh)