Pertemuan pimpinan DPR-BK ditunda
Kamis, 02 Februari 2012 - 12:35 WIB
Pertemuan pimpinan DPR-BK ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR belum berhenti dipermasalahkan. Hari ini sedianya pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Kehormatan (BK) khusus membahas soal ruang Banggar. Namun, pertemuan itu ditunda akibat pimpinan BK yang hadir tak lengkap.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, persoalan ruang Banggar harus diselesaikan. Dintaranya untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian masalah proyek senilai Rp20 miliar itu. Hal ini akan ditanyakan pimpinan DPR kepada BK.
Pasalnya, apapun yang telah diputuskan oleh BK, merupakan hal yang mengikat bagi dewan dan pimpinan. Tapi diingatkan olehnya, apa yang menjadi keputusan BK harus mendapatkan persetujuan dari dewan. Lebih lanjut dikatakan oleh Pramono persetujuan dewan hanya bagian dari kelengkapan apa yang diputuskan BK itu.
"Pertemuan ini penting karena kami ingin tahu masalah diselesaikan BK ini, tapi sayangnya acara ini akan ditunda, dan akan dijadwalkan lagi," ujar Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2012). Ditundanya rapat itu karena pimpinan BK ternyata tidak lengkap.
Menurut pendapat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, hasil penyelidikan BK terhadap ruangan yang sempat mengundang reaksi publik itu ternyata belum masuk. Maka itu pihaknya ingin mendorong apa yang jadi kerisauan publik ini segera diselesaikan secara terbuka.
"Bagaimana pun lembaga DPR ini adalah lembaga politik, sehingga publik perlu mengetahui atau memahami apa yang terjadi di lembaga ini secara terbuka dan transparan," ungkapnya. (lin)
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, persoalan ruang Banggar harus diselesaikan. Dintaranya untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian masalah proyek senilai Rp20 miliar itu. Hal ini akan ditanyakan pimpinan DPR kepada BK.
Pasalnya, apapun yang telah diputuskan oleh BK, merupakan hal yang mengikat bagi dewan dan pimpinan. Tapi diingatkan olehnya, apa yang menjadi keputusan BK harus mendapatkan persetujuan dari dewan. Lebih lanjut dikatakan oleh Pramono persetujuan dewan hanya bagian dari kelengkapan apa yang diputuskan BK itu.
"Pertemuan ini penting karena kami ingin tahu masalah diselesaikan BK ini, tapi sayangnya acara ini akan ditunda, dan akan dijadwalkan lagi," ujar Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2012). Ditundanya rapat itu karena pimpinan BK ternyata tidak lengkap.
Menurut pendapat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, hasil penyelidikan BK terhadap ruangan yang sempat mengundang reaksi publik itu ternyata belum masuk. Maka itu pihaknya ingin mendorong apa yang jadi kerisauan publik ini segera diselesaikan secara terbuka.
"Bagaimana pun lembaga DPR ini adalah lembaga politik, sehingga publik perlu mengetahui atau memahami apa yang terjadi di lembaga ini secara terbuka dan transparan," ungkapnya. (lin)
()
