Kapolri: Atasi rusuh polisi tak bisa sendirian

Sindonews.com - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengakui maraknya kerusuhan massa maupun tindakan sporadis di sejumlah wilayah Indonesia. Sebagian di antara dari kasus itu bermuara dari persoalan sosial dan masalah pertambangan. Namun mengatasi kasus-kasus itu bukan hanya tugas polisi saja. Pemerintah daerah, instansi dan lembaga serta kementerian terkait harus ikut turun tangan.

"Kasus itu muncul diawali masalah tambang dan masalah sosial. Keduanya jadi akar dari masalah. Nah, akar permasalahan itu siapa yang akan menyelesaikan? Kan ada kementerian, pemda, akar dari masalahan harus dituntaskan dulu. Dengan demikian permasalahan itu tidak berkembang menjadi gangguan keamanan seperti kerusuhan-kerusuhan yang selama ini terjadi," tutur Timur kepada wartawan sebelum memasuki ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Menurut pria kelahiran Medan ini, pemda seharusnya melakukan melobi-lobi agar akar masalah bisa dituntaskan sehingga tidak berlanjut ke masalah kerurusuhan. "Kalau misal masalah itu belum dikehendaki masyarakat. Pemda harus berupaya supaya masyarakat juga sepakat, itu dilakukan terus meskipun prosesnya panjang," katanya.

Namun demikian, pihaknya saat ini berupaya mengusut dan menuntaskan kasus-kasus yang ada. Penyelidikan dan pendalaman setiap kasus terus dilakukan. "Masih ada pemeriksaan, saksinya diperiksa, kita olah TKP," ujarnya tanpa menyebut saksi dalam kasus apa yang sedang diperiksa itu.

Menurut Timur, pihaknya selalu mengintruksikan kepada anggota agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hak azazi manusia (HAM) dalam menangani kerusuhan. Meskipun tidak jarang anggota dalam mengatasi kerusuhan itu juga menjadi sasaran penyerangan. "HAM harus dihormati. Anggota tak boleh melanggar HAM," pungkasnya.(lin)