PKBN protes verifikasi partai
Rabu, 01 Februari 2012 - 08:57 WIB
PKBN protes verifikasi partai
A
A
A
Sindonews.com - Partai Kemakmuran Bangsa Nasional (PKBN) mengerahkan lebih dari 2.000 massa ke kantor Kemenkumham. Mereka mendesak agar Kemenkumham membatalkan hasil verifikasi yang menyatakan PKBN tidak lolos.
“Kami ke sini karena dipermainkan. Katanya kami tidak lolos,namun kok Kemenkumham tidak memberikan SK pembatalan yang tidak diloloskannya PKBN sebagai partai berbadan hukum.Tolong beri kami alasan mengapa terjadi manipulasi dan penghilangan data,” ujar Ketua Umum DPP PKBN Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid di Kantor Kemenkumham kemarin.
Menurut Yenny, Kemenkumham telah terpengaruh oleh intervensi politik dari luar dalam membuat keputusan verifikasi parpol tersebut. Karena itu, imbuh dia, SK verifikasi itu harus dibatalkan.
Terlebih PKBN sudah memenuhi persyaratan sebagai partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol.
“Kita telah memiliki 100% kepengurusan wilayah, lebih dari 75 persen kepengurusan di tingkat cabang, dan lebih dari 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan seluruh Indonesia. Tapi kenapa diganjal?”tandas Yenny.
Yenny menjelaskan, saat ini pun PKBN masih bingung karena tidak ada penerbitan SK ketidaklolosan PKBN, meski dalam pengumuman dinyatakan bahwa PKBN tidak lolos.
Hal ini, kata dia, dikhawatirkan menjadi cara lain pemerintah untuk menjegal PKBN, sebab ada aturan bahwa maksimal 90 hari setelah diputus maka parpol terkait dapat menggugat ke PTUN.
“Saat ini kami memiliki waktu tinggal 40 hari lagi untuk bisa mengajukan gugatan ke PTUN,” terangnya.
Yenny menjelaskan, Kemenkumham tidak profesional dalam verifikasi parpol. Ini ditunjukkan dengan masih digunakannya data lama terkait jumlah kabupaten dan kecamatan yang telah dimekarkan.
Selain itu, banyak berkas PKBN yang dihilangkan dalam proses verifikasi tersebut, sehingga berkas PKBN dinyatakan tidak lengkap.
Aksi demo di depan Kemenkumham sendiri diakhiri doa Hizib Nashor yang dipimpin Habib Luthfi Al-Attas dan Imron Rosyadi Hamid.
“Kita juga mengajak pengurus dari wilayah Jakarta,Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta,dan Jawa Timur.Ini bukti bahwa dukungan pada PKBN tidak main-main,” ujar Sekjen PKBN Achmad Suaedy.(*)
“Kami ke sini karena dipermainkan. Katanya kami tidak lolos,namun kok Kemenkumham tidak memberikan SK pembatalan yang tidak diloloskannya PKBN sebagai partai berbadan hukum.Tolong beri kami alasan mengapa terjadi manipulasi dan penghilangan data,” ujar Ketua Umum DPP PKBN Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid di Kantor Kemenkumham kemarin.
Menurut Yenny, Kemenkumham telah terpengaruh oleh intervensi politik dari luar dalam membuat keputusan verifikasi parpol tersebut. Karena itu, imbuh dia, SK verifikasi itu harus dibatalkan.
Terlebih PKBN sudah memenuhi persyaratan sebagai partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol.
“Kita telah memiliki 100% kepengurusan wilayah, lebih dari 75 persen kepengurusan di tingkat cabang, dan lebih dari 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan seluruh Indonesia. Tapi kenapa diganjal?”tandas Yenny.
Yenny menjelaskan, saat ini pun PKBN masih bingung karena tidak ada penerbitan SK ketidaklolosan PKBN, meski dalam pengumuman dinyatakan bahwa PKBN tidak lolos.
Hal ini, kata dia, dikhawatirkan menjadi cara lain pemerintah untuk menjegal PKBN, sebab ada aturan bahwa maksimal 90 hari setelah diputus maka parpol terkait dapat menggugat ke PTUN.
“Saat ini kami memiliki waktu tinggal 40 hari lagi untuk bisa mengajukan gugatan ke PTUN,” terangnya.
Yenny menjelaskan, Kemenkumham tidak profesional dalam verifikasi parpol. Ini ditunjukkan dengan masih digunakannya data lama terkait jumlah kabupaten dan kecamatan yang telah dimekarkan.
Selain itu, banyak berkas PKBN yang dihilangkan dalam proses verifikasi tersebut, sehingga berkas PKBN dinyatakan tidak lengkap.
Aksi demo di depan Kemenkumham sendiri diakhiri doa Hizib Nashor yang dipimpin Habib Luthfi Al-Attas dan Imron Rosyadi Hamid.
“Kita juga mengajak pengurus dari wilayah Jakarta,Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta,dan Jawa Timur.Ini bukti bahwa dukungan pada PKBN tidak main-main,” ujar Sekjen PKBN Achmad Suaedy.(*)
()
