SBY diminta bersikap tegas

Sindonews.com - Kalangan pengurus daerah Partai Demokrat menyesalkan sikap beberapa anggota Dewan Pembinanya yang terus mengembuskan isu pencopotan sang ketua umum Anas Urbaningrum. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Dewan Pembina diminta bersikap tegas terhadap mereka.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan, komentar dan pernyataan beberapa anggota Dewan Pembina mengenai rencana pencopotan atau permintaan agar Anas mundur justru memperkeruh kondisi internal partai.

Setelah diguncang kasus Nazaruddin, kini Demokrat harus menghadapi ancaman perpecahan akibat ulah beberapa kadernya yang tak mampu menahan diri dari hasrat perseteruan.

Isu Anas terlibat dalam kasus Nazaruddin terus digulirkan agar publik yakin bahwa mantan Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu memang bersalah dan layak turun dari posisi ketua umum.

”Pengondisiannya memang dengan membuat informasi simpang siur. Kami selaku kader di tingkat daerah miris mendengar itu semua. Seharusnya kita bisa bersatu menghadapinya, bukan memanfaatkannya demi kepentingan tertentu. Saat ini, biar proses hukum yang berjalan,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Irfan, setiap anggota Dewan Pembina seharusnya menaati instruksi Ketua Dewan Pembina, SBY, yang mengamanatkan agar semua jajaran pengurus dan kader tetap solid.

”Tapi komentar-komentar beberapa anggota Dewan Pembina justru memperkeruh suasana. Sikap mereka justru menyudutkan posisi Demokrat sendiri,” sesal Irfan.

Dia meminta SBY sebagai ketua Dewan Pembina segera menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang secara terang- terangan telah memperkeruh suasana. ”Kita tidak bisa terus dalam keadaan seperti ini. Jangan dibiarkan. Harus ada sikap tegas menyikapi kader seperti ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) Yan Rizal Usman mengungkapkan, gonjang - ganjing di kepengurusan pusat sedikit banyak membuat kepengurusan di tingkat daerah agak terganggu.

Pengurus Demokrat Jabar cenderung kesulitan untuk melakukan beberapa langkah politik karena harus menunggu kejelasan kondisi struktur partainya di tingkat pusat.

”Terus terang saja, daerah agak stuck dengan keadaan seperti ini. Beberapa program kerja kita yang cukup penting seperti musda (musyawarah daerah) dan muscab (musyawarah cabang) belum bisa dilaksanakan karena persoalan di pusat,” bebernya.

Dia juga mengingatkan, penjaringan bakal calon gubernur dari Demokrat dalam pemilihan gubernur Jabar 2013 sangat bergantung pada Majelis Tinggi. Namun, Majelis Tinggi baru bisa bekerja bila musda dilaksanakan.

”Dewan Pembina harus memperhatikan kondisi ini. Jangan sampai persoalan yang terjadi di pusat memengaruhi stabilitas perolehan suara ke depan,” tegas Yan.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo berharap Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat SBY punya cara bijak untuk memecahkan masalah tersebut.

Soekarwo mengatakan, dalam pertemuannya dengan SBY pada Selasa lalu 24 Januari, sang Ketua Dewan Pembina sempat meminta pendapat para DPD terkait berbagai masalah yang ada.

SBY memandang permasalahan internal DPP telah membawa imej negatif yang bisa mengakibatkan penurunan jumlah pemilih pada Pemilu 2014.

”Pandangan Pak SBY cukup bijak. Beliau tidak mau menyinggung persoalan pribadi dan menerapkan asas praduga tidak bersalah,” kata Soekarwo.

Soekarwo juga membantah kabar bahwa dirinya mendapat tawaran sebagai pelaksana tugas sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat seiring gonjang-ganjing pelengseran Anas.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Achmad Djauhari memandang, para anggota Dewan Pembina yang selama ini rajin berkomentar perlu lebih menahan diri. Menurut Djauhari, harus dibedakan persoalan hukum dan partai.

”Kita serahkan saja semua kepada penegak hukum. Saat ini sebenarnya tidak ada masalah menyangkut pengurus setelah kasus Nazaruddin bila semua jajaran partai mampu menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan,” ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, lanjut dia, DPP dan Dewan Pembina idealnya bisa tetap saling asuh dan asih serta saling merangkul demi kesolidan partai.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Dede Mariana mendukung sikap berbagai pengurus daerah Partai Demokrat yang meminta Ketua Dewan Pembina SBY segera menertibkan para anggota Dewan Pembina yang cenderung memperkeruh suasana.

Dede menilai, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat seharusnya tidak asal bicara, apalagi sembarangan melempar isu pencopotan Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum.”Citra partai yang jadi taruhannya,”ujar Dede. Menurut Dede, tindakan beberapa anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang terkesan asal bicara menunjukkan kepanikan.

Senada dengan Dede, pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) Arizka Warga negara menyatakan, tugas Dewan Pembina Partai Demokrat adalah memberikan nasihat kepada DPP Partai Demokrat.

Arizka menilai tindakan asal bicara sejumlah anggota Dewan Pembina membuktikan bahwa faksi-faksi dalam tubuh partai berlambang trisula itu sedang kembali mencuat. Menurut Arizka, sebaiknya anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tidak perlu masuk dalam hal teknis.

Bila itu terjadi, perpecahan dalam tubuh Demokrat akan semakin kental. Dia khawatir hal itu bisa membuat Dewan Pembina terpecah belah seperti DPP. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu kompetitor utama Demokrat, yakni sesama parpol besar seperti Partai Golkar dan PDIP.

”Dengan waktu yang tersisa sekitar dua tahun lagi memasuki pemilu, kader Partai Demokrat seharusnya bahu-membahu menyelamatkan partainya. SBY perlu segera turun tangan untuk memediasi, yakni mengumpulkan seluruh pentolan faksi dan mencari jalan keluarnya,” kata Arizka.

Kemarin, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Raden Ajeng Ratna Suminar mengatakan bahwa jajaran Dewan Pembina sebenarnya sudah mengadakan rapat sehari sebelum mereka menghadap Ketua Dewan Pembina SBY di Cikeas pada Selasa lalu 24 Januari. Rapat itu dipimpin sang wakil ketua, Marzuki Alie, dan dihadiri sekitar 20 dari 31 anggota.

Rapat juga dihadiri Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng. Dalam rapat itu dibahas rencana penggantian Anas sebagai ketua umum. ”Ada empat nama calon pengganti, satu orang menteri dan tiga kader,” bebernya.

Pernyataan Ajeng dibantah oleh anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok. Mubarok menegaskan bahwa dalam rapat di kawasan Kemayoran, Jakarta,itu tidak sedikit pun dibahas soal posisi ketua umum. Bantahan juga disampaikan Marzuki Alie. ”Itu pertemuan rutin bulanan. Salah besar kalau disebut khusus membahas ketua umum,” tegasnya.

”Tidak ada penyebutan empat nama pengganti. Saya jamin,” timpal anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman. Hayono kembali mengatakan bahwa kisruh akibat kasus Nazaruddin telah membuat elektabilitas Demokat merosot. Hal inilah yang seharusnya dibenahi. Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono juga menyangkal semua pernyataan Ajeng.

”Tidak ada itu. Sejauh ini tidak ada rencana atau persiapan pergantian ketua umum atau hal-hal yang lain. Tidak ada juga perpecahan. Demokrat solid,” ujar Ibas. Menurut dia, kesolidan Demokrat terlihat dari berbagai kegiatan partai yang terus berjalan.(*)