BK tak temukan penyimpangan ruang banggar
Senin, 30 Januari 2012 - 17:55 WIB
BK tak temukan penyimpangan ruang banggar
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memanggil pihak Kesetjenan DPR RI, konsultan perencana yakni PT Gubah Laras, konsultan pengawas yakni PT Ronas Jagat Semesta dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan. Pemanggilan itu terkait renovasi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI Siswono Yudohusodo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum juga menemukan adanya penyimpangan dalam proyek renovasi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Sampai hari ini, Badan Kehormatan belum menemukan adanya penyimpangan," ujarnya kepada wartawan seusai memanggil Kesetjenan DPR RI dan ketiga konsultan tersebut, Senin (30/1/2012).
Ternyata setelah dikonfirmasi, pimpinan Banggar dan jajarannya mengaku hanya meminta ruangan banggar yang bagus. Namun, apa yang dimaksud banggar bukanlah ruang mewah seperti yang saat ini ramai di pemberitaan.
"Yang ada adalah hanya melanggar azas kepatutan. Ruangan itu terlalu mewah. Pelanggaran yang kedua, adalah ruangan itu harusnya standar. Tidak bisa, ruang Banggar lebih mewah daripada ruang Baleg. Nah, terhadap hal ini kita minta dikembalikan kepada standar," katanya.
Walaupun sampai saat ini pihaknya belum menemukan penyimpangan, dirinya mengaku bersyukur karena barang impor disepakati untuk diganti produk lokal.(azh)
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI Siswono Yudohusodo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum juga menemukan adanya penyimpangan dalam proyek renovasi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Sampai hari ini, Badan Kehormatan belum menemukan adanya penyimpangan," ujarnya kepada wartawan seusai memanggil Kesetjenan DPR RI dan ketiga konsultan tersebut, Senin (30/1/2012).
Ternyata setelah dikonfirmasi, pimpinan Banggar dan jajarannya mengaku hanya meminta ruangan banggar yang bagus. Namun, apa yang dimaksud banggar bukanlah ruang mewah seperti yang saat ini ramai di pemberitaan.
"Yang ada adalah hanya melanggar azas kepatutan. Ruangan itu terlalu mewah. Pelanggaran yang kedua, adalah ruangan itu harusnya standar. Tidak bisa, ruang Banggar lebih mewah daripada ruang Baleg. Nah, terhadap hal ini kita minta dikembalikan kepada standar," katanya.
Walaupun sampai saat ini pihaknya belum menemukan penyimpangan, dirinya mengaku bersyukur karena barang impor disepakati untuk diganti produk lokal.(azh)
()
