Program e-KTP diprediksi tak sesuai target
Senin, 30 Januari 2012 - 15:35 WIB
Program e-KTP diprediksi tak sesuai target
A
A
A
Sindonews.com - Target pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada April mendatang, sepertinya sulit diwujudkan. Lagi-lagi persoalan keterbatasan pengadaan peralatan masih mengalami kendala.
Hal inilah yang membuat anggota Komisi II DPR, Abdul Malik mengaku pesimis pelaksanaan itu bisa tepat waktu. "Kami pesimis, karena faktanya 197 kabupaten/kota saja enggak beres, belum lagi ditambah persoalan kurangnya alat," kata Abdul Malik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (30/1/2012)
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konsorsium Pengadaan e-KTP sendiri menjatah setiap kecamatan di seluruh Indonesia dua mesin. Sedangkan, komposisi penduduk tiap-tiap kecamatan itu berbeda-beda.
"Jadi Kemendagri dan Konsorsium Pengadaan E KTP memukul rata tiap kecamatan dikasih dua mesin. Tiap-tiap kecamatan itu berbeda-beda komposisinya, contohnya, Kota Belimbing di Malang, jumlah penduduknya 155 ribu lebih itu tidak mungkin bisa dikover hanya dengan dua mesin," tukasnya.
Di Malang terdapat lima kecamatan hanya mendapat 10 mesin. Artinya satu kecamatan mendapatkan dua mesin. "Kalau tidak ada penambahan di Malang, saya yakin April pun tidak akan selesai,"katanya.
Seharusnya, pihak Kemendagari maupun Konsorsium sebelum membagi menggunakan kuota. Misalnya, jumlah penduduk di satu kecamatan sebanyak 50 ribu cukup dengan dua mesin, dan jumlah yang lebih dari 50 ribu harus pakai tiga mesin.
"Seharusnya kan seperti itu, dananya membengkak tidak masalah yang penting, transparan dan akuntable dan itu memang kebutuhan, daripada molor begini. 197 kabupaten/kota saja gagal yang seharusnya selesai di akhir 2011," ujarnya.
Jika dikalkulasikan total seluruhnya yang akan dikerjakan April 2012, jadi 497 kabupaten/kota. Sedangkan mesin tidak ditambah sehingga akan menambah masalah.
Selain mesin terbatas jumlahnya, pengadaan juga terlambat. Mesin itu seharusnya keluar, Agustus 2011 tapi baru datang September akhir. Menurut Abdu Malik, ada masalah dalam aspek pengadaan mesin di setiap kecamatan. (lin)
Hal inilah yang membuat anggota Komisi II DPR, Abdul Malik mengaku pesimis pelaksanaan itu bisa tepat waktu. "Kami pesimis, karena faktanya 197 kabupaten/kota saja enggak beres, belum lagi ditambah persoalan kurangnya alat," kata Abdul Malik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Senin (30/1/2012)
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konsorsium Pengadaan e-KTP sendiri menjatah setiap kecamatan di seluruh Indonesia dua mesin. Sedangkan, komposisi penduduk tiap-tiap kecamatan itu berbeda-beda.
"Jadi Kemendagri dan Konsorsium Pengadaan E KTP memukul rata tiap kecamatan dikasih dua mesin. Tiap-tiap kecamatan itu berbeda-beda komposisinya, contohnya, Kota Belimbing di Malang, jumlah penduduknya 155 ribu lebih itu tidak mungkin bisa dikover hanya dengan dua mesin," tukasnya.
Di Malang terdapat lima kecamatan hanya mendapat 10 mesin. Artinya satu kecamatan mendapatkan dua mesin. "Kalau tidak ada penambahan di Malang, saya yakin April pun tidak akan selesai,"katanya.
Seharusnya, pihak Kemendagari maupun Konsorsium sebelum membagi menggunakan kuota. Misalnya, jumlah penduduk di satu kecamatan sebanyak 50 ribu cukup dengan dua mesin, dan jumlah yang lebih dari 50 ribu harus pakai tiga mesin.
"Seharusnya kan seperti itu, dananya membengkak tidak masalah yang penting, transparan dan akuntable dan itu memang kebutuhan, daripada molor begini. 197 kabupaten/kota saja gagal yang seharusnya selesai di akhir 2011," ujarnya.
Jika dikalkulasikan total seluruhnya yang akan dikerjakan April 2012, jadi 497 kabupaten/kota. Sedangkan mesin tidak ditambah sehingga akan menambah masalah.
Selain mesin terbatas jumlahnya, pengadaan juga terlambat. Mesin itu seharusnya keluar, Agustus 2011 tapi baru datang September akhir. Menurut Abdu Malik, ada masalah dalam aspek pengadaan mesin di setiap kecamatan. (lin)
()
