DPR dan pemerintah bahas alutsista
Senin, 30 Januari 2012 - 11:35 WIB
DPR dan pemerintah bahas alutsista
A
A
A
Sindonews.com - Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Keuangan, dan Kepala Bapenas membahas beberapa isu krusial. Salah satunya adalah menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Isu lainnya menyangkut peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, termasuk fasilitas perumahan TNI. "Mengenai fasilitas perumahan TNI yang memprihatinkan di banyak daerah, dan ini perlu ada skema yang komprehensif, mudah-mudahan pihak Kemhan sudah punya skema ini," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Mahmud Sidik, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Dia menyampaikan, agenda lainnya adalah menyangkut permasalahan aset-aset yang dimiliki TNI. Menurutnya, jika dilihat dari inventaris data yang ada, aset TNI ini cukup besar. Sementara dinamika yang terjadi di lingkup sosial ekonomi masyarakat, katanya, mulai maraknya konflik-konflik sengketa lahan.
"Untuk mengantisipasi hal ini, sebagian dari aset TNI ini belum bersertifikat. Sehingga ini sangat rentan dengan permasalahan hukum, permasalahan sosial," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) ini, juga akan dibahas mengenai fasilitas pinjaman dari luar negeri.
Dalam rapat ini pihaknya ingin mendapat penjelasan dan pertimbangan dari sisi dukungan kebijakan anggarannya. Walaupun nanti secara teknis mengenai alokasi belanjanya nanti secara khusus kami lakukan dengan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar (Mabes) TNI.
"Mengingat diajukan pencabutan tanda bintang oleh Menteri Keuangan, dan memang sebelum kami pernah menyampaikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) agar pencabutan tanda bintang terkait fasilitas pinjaman dari luar negeri ini diajukan secara keseluruhan," tutupnya.
Isu lainnya menyangkut peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, termasuk fasilitas perumahan TNI. "Mengenai fasilitas perumahan TNI yang memprihatinkan di banyak daerah, dan ini perlu ada skema yang komprehensif, mudah-mudahan pihak Kemhan sudah punya skema ini," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Mahmud Sidik, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Dia menyampaikan, agenda lainnya adalah menyangkut permasalahan aset-aset yang dimiliki TNI. Menurutnya, jika dilihat dari inventaris data yang ada, aset TNI ini cukup besar. Sementara dinamika yang terjadi di lingkup sosial ekonomi masyarakat, katanya, mulai maraknya konflik-konflik sengketa lahan.
"Untuk mengantisipasi hal ini, sebagian dari aset TNI ini belum bersertifikat. Sehingga ini sangat rentan dengan permasalahan hukum, permasalahan sosial," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) ini, juga akan dibahas mengenai fasilitas pinjaman dari luar negeri.
Dalam rapat ini pihaknya ingin mendapat penjelasan dan pertimbangan dari sisi dukungan kebijakan anggarannya. Walaupun nanti secara teknis mengenai alokasi belanjanya nanti secara khusus kami lakukan dengan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar (Mabes) TNI.
"Mengingat diajukan pencabutan tanda bintang oleh Menteri Keuangan, dan memang sebelum kami pernah menyampaikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) agar pencabutan tanda bintang terkait fasilitas pinjaman dari luar negeri ini diajukan secara keseluruhan," tutupnya.
()
