Demo buruh jangan ditunggangi
A
A
A
Demo buruh di Bekasi yang membuat lumpuhnya aktivitas bisnis ratusan perusahaan dan lumpuhnya transportasi di jalur tol minggu lalu harus diinvestigasi serius.
Investigasi ini untuk mendapatkan gambaran benarkah aksi buruh itu murni menuntut kenaikan upah minimum wilayah Bekasi atau ada motif lain yang digerakkan kepentingan lain. Bagaimanapun, aksi buruh ini seperti tidak berdiri sendiri karena dilakukan dalam momentum menjelang Pilkada Bekasi. Konon banyak laporan dari pabrik, karyawannya masih pada kerja, tetapi ada kelompok yang berdemo mengatasnamakan karyawan pabrik. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan ada sistem pengerahan massa.
Ketika demo itu murni dilakukan oleh buruh dan untuk kepentingan buruh masih tergolong wajar karena ada hak yang perlu diperjuangkan. Meskipun begitu,tetap saja cara demo seharusnya dipertimbangkan untuk diperbaiki agar tidak melumpuhkan aktivitas bisnis dan transportasi tol. Yang perlu dikritisi di sini, alangkah jahatnya ketika ada kepentingan politik menggerakkan demo buruh untuk tujuan politiknya. Apakah mereka tidak sadar bahwa kepentingan politik yang menyusup itu telah meruntuhkan sektor bisnis dan menurunkan iklim investasi bangsa ini?
Ketika berpikir panjang, seharusnya setiap mereka yang punya kepentingan politik berpikir ulang untuk menggunakan buruh sebagai alat politiknya. Risiko yang harus ditanggung, banyak perusahaan asing akan berpikir ulang tentang kenyamanan investasi di Indonesia. Risiko lainnya, masa depan buruh akan semakin tidak jelas dan rawan berpotensi menambah jumlah pengangguran karena sektorsektor bisnis yang bisa menampung pekerja mulai terbatas. Sementara pemerintah berpikir keras bagaimana bisa menumbuhkan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja baru.
Sebuah dilema yang harus direnungkan bersama agar posisi Indonesia yang sudah baik dalam iklim investasi tidak terdegradasi lagi. Karena itu kepentingan politik pilkada tidak boleh masuk dalam aksi buruh agar iklim bisnis bisa tetap berjalan normal. Selain kepentingan politik pilkada, pemerintah juga harus lebih sensitif dengan aksi-aksi buruh karena kita patut curiga ada kepentingan bangsa lain masuk yang tujuannya untuk membuat suasana hubungan tidak nyaman antara investor dan buruh. Kemungkinan tersebut sangat besar karena mereka memiliki target agar terjadi relokasi pabrik dari Indonesia ke negara mereka.
Politik kawasan ini sudah biasa terjadi meskipun tidak gampang dibuktikan, tetapi dalam logika persaingan antarnegara di kawasan sangat wajar ketika ada kecemburuan dengan Indonesia yang secara ekonomi jauh lebih baik. Jadi, kepentingan kita bagaimana kondisi ekonomi bangsa yang terus membaik ini tetap dijaga dan semua pihak punya kesadaran kuat untuk mendahulukan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Kesadaran inilah yang harus kita pupuk dan terus dipelihara agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar dan rakyatnya sejahtera.
Investigasi ini untuk mendapatkan gambaran benarkah aksi buruh itu murni menuntut kenaikan upah minimum wilayah Bekasi atau ada motif lain yang digerakkan kepentingan lain. Bagaimanapun, aksi buruh ini seperti tidak berdiri sendiri karena dilakukan dalam momentum menjelang Pilkada Bekasi. Konon banyak laporan dari pabrik, karyawannya masih pada kerja, tetapi ada kelompok yang berdemo mengatasnamakan karyawan pabrik. Tentu hal ini menimbulkan kecurigaan ada sistem pengerahan massa.
Ketika demo itu murni dilakukan oleh buruh dan untuk kepentingan buruh masih tergolong wajar karena ada hak yang perlu diperjuangkan. Meskipun begitu,tetap saja cara demo seharusnya dipertimbangkan untuk diperbaiki agar tidak melumpuhkan aktivitas bisnis dan transportasi tol. Yang perlu dikritisi di sini, alangkah jahatnya ketika ada kepentingan politik menggerakkan demo buruh untuk tujuan politiknya. Apakah mereka tidak sadar bahwa kepentingan politik yang menyusup itu telah meruntuhkan sektor bisnis dan menurunkan iklim investasi bangsa ini?
Ketika berpikir panjang, seharusnya setiap mereka yang punya kepentingan politik berpikir ulang untuk menggunakan buruh sebagai alat politiknya. Risiko yang harus ditanggung, banyak perusahaan asing akan berpikir ulang tentang kenyamanan investasi di Indonesia. Risiko lainnya, masa depan buruh akan semakin tidak jelas dan rawan berpotensi menambah jumlah pengangguran karena sektorsektor bisnis yang bisa menampung pekerja mulai terbatas. Sementara pemerintah berpikir keras bagaimana bisa menumbuhkan lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja baru.
Sebuah dilema yang harus direnungkan bersama agar posisi Indonesia yang sudah baik dalam iklim investasi tidak terdegradasi lagi. Karena itu kepentingan politik pilkada tidak boleh masuk dalam aksi buruh agar iklim bisnis bisa tetap berjalan normal. Selain kepentingan politik pilkada, pemerintah juga harus lebih sensitif dengan aksi-aksi buruh karena kita patut curiga ada kepentingan bangsa lain masuk yang tujuannya untuk membuat suasana hubungan tidak nyaman antara investor dan buruh. Kemungkinan tersebut sangat besar karena mereka memiliki target agar terjadi relokasi pabrik dari Indonesia ke negara mereka.
Politik kawasan ini sudah biasa terjadi meskipun tidak gampang dibuktikan, tetapi dalam logika persaingan antarnegara di kawasan sangat wajar ketika ada kecemburuan dengan Indonesia yang secara ekonomi jauh lebih baik. Jadi, kepentingan kita bagaimana kondisi ekonomi bangsa yang terus membaik ini tetap dijaga dan semua pihak punya kesadaran kuat untuk mendahulukan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Kesadaran inilah yang harus kita pupuk dan terus dipelihara agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar dan rakyatnya sejahtera.
()