Walhi: PT Lapindo harus dimejahijaukan
Minggu, 29 Januari 2012 - 16:29 WIB
Walhi: PT Lapindo harus dimejahijaukan
A
A
A
Sindonews.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengimbau, PT Lapindo harus menuntaskan persoalan ganti rugi dan terus berupaya menghentikan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo Jawa Timur.
Direktur ekskutif Walhi Berry Nahdian Furqon mengatakan, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap bencana lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo adalah PT Lapindo. Untuk itu, pihaknya akan terus menekan kepada PT Lapindo tidak lari dari tanggungjawab.
"Yang paling bertanggung Jawab adalah PT Lapindo," Kata berry melalui pesan singkatnya kepada Sindonews.com Minggu (29/1/2012).
Selain itu, jika PT Lapindo tidak mau memenuhi kewajibannya, pemerintah harus mengambil alih dan menyita seluruh aset PT Lapindo. Lanjutnya, PT Lapindo juga harus dibawa ke meja hijau
"Aset Lapindo Harus disita. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan membawa Lapindo ke meja hijau," tegasnya.
Lanjutnya, Walhi kecewa dengan, pemerintah yang dinilai belum melakukan penindakan yang tegas kepada PT Lapindo. Sehingga persoalan ini masih berlarut-larut.
"Pemerintah terkesan mengabaikan. Seharusnya pemerintah mengeluarkan keputusan yang memaksa PT Lapindo untuk memenuhi tanggungjawabnya," tandasnya.(azh)
Direktur ekskutif Walhi Berry Nahdian Furqon mengatakan, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap bencana lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo adalah PT Lapindo. Untuk itu, pihaknya akan terus menekan kepada PT Lapindo tidak lari dari tanggungjawab.
"Yang paling bertanggung Jawab adalah PT Lapindo," Kata berry melalui pesan singkatnya kepada Sindonews.com Minggu (29/1/2012).
Selain itu, jika PT Lapindo tidak mau memenuhi kewajibannya, pemerintah harus mengambil alih dan menyita seluruh aset PT Lapindo. Lanjutnya, PT Lapindo juga harus dibawa ke meja hijau
"Aset Lapindo Harus disita. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan membawa Lapindo ke meja hijau," tegasnya.
Lanjutnya, Walhi kecewa dengan, pemerintah yang dinilai belum melakukan penindakan yang tegas kepada PT Lapindo. Sehingga persoalan ini masih berlarut-larut.
"Pemerintah terkesan mengabaikan. Seharusnya pemerintah mengeluarkan keputusan yang memaksa PT Lapindo untuk memenuhi tanggungjawabnya," tandasnya.(azh)
()
