Pembelian barang impor di Banggar harus dibatalkan
Selasa, 24 Januari 2012 - 15:33 WIB
Pembelian barang impor di Banggar harus dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Badan Kehormatan (BK) belum selesai mengusut proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) yang menelan anggaran Rp20 miliar. Setelah memeriksa ketua dan wakil pimpinan Banggar, kini giliran konsultan dari tiga perusahaan yang terlibat dalam renovasi itu dipanggil.
Tiga konsultan itu antara lain berasal dari konsultan PT Gubah Laras, PT Ronas Jagat Semesta dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan. Namun, pemanggilan tersebut sebatas mengetahui sejauh mana proyek tersebut dilaksanakan. Hasilnya, Ketua BK DPR RI Mohammad Prakosa meminta agar pembelian produk impor diganti produk dalam negeri.
Ketua BK DPR RI Mohammad Prakosa mengatakan, setelah memanggil tiga perusahaan itu, dia merekomendasikan agar perlengkapan mewah ruang Banggar diganti dengan produk dalam negeri. Yang penting kualitas bagus dan harga lebih murah.
Menurutnya, untuk mengganti semua barang-barang itu, pihaknya akan membicarakan dengan Sekretaris Jenderal dan ketiga para konsultan serta pelaksaan tiga perusahaan itu dalam waktu dekat.
"Ini penting, barang-barang impor itu mahal sekali, seperti kursi total harganya Rp4 miliar lebih. Ini nanti kita minta untuk diganti dengan kursi yang berkualitas bagus produksi dalam negeri dan harganya murah," ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Selain kursi, ada juga LED seharganya Rp1,3 miliar dan wallscreen Rp1,88 miliar serta karpet buatan Amerika juga harus diganti.
Kata Prakosa, BK merekomendasikan keputusan Badan Uurusan Rumah Tangga (BURT) tentang ruang alat kelengkapan harus mengacu pada ruang banggar harus dibatalkan. "Keputusan BURT itu harus dibatalkan, kemudian semua barang ruang Banggar diganti produk dalam negeri," tegasnya.
Untuk selanjutnya, ruangan baru itu sementara tak boleh digunakan sampai semua barang diganti dengan produk dalam negeri.
Ditanya soal kabar keterlibatan beberapa anggota DPR dalam proyek renovasi ruang Banggar itu, Prakosa mengaku masih menelusuri.
"Itu masih kita teliti. Katanya memang ada pembicaraan antara anggota dewan dengan konsultan itu. Makanya, tadi kami tanya bukti-buktinya, ada enggak rekamannya, ada enggak notulennya, ada enggak saksinya, itu kan. Tapi kita kroscek lagi nanti," ujarnya. (lin)
Tiga konsultan itu antara lain berasal dari konsultan PT Gubah Laras, PT Ronas Jagat Semesta dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan. Namun, pemanggilan tersebut sebatas mengetahui sejauh mana proyek tersebut dilaksanakan. Hasilnya, Ketua BK DPR RI Mohammad Prakosa meminta agar pembelian produk impor diganti produk dalam negeri.
Ketua BK DPR RI Mohammad Prakosa mengatakan, setelah memanggil tiga perusahaan itu, dia merekomendasikan agar perlengkapan mewah ruang Banggar diganti dengan produk dalam negeri. Yang penting kualitas bagus dan harga lebih murah.
Menurutnya, untuk mengganti semua barang-barang itu, pihaknya akan membicarakan dengan Sekretaris Jenderal dan ketiga para konsultan serta pelaksaan tiga perusahaan itu dalam waktu dekat.
"Ini penting, barang-barang impor itu mahal sekali, seperti kursi total harganya Rp4 miliar lebih. Ini nanti kita minta untuk diganti dengan kursi yang berkualitas bagus produksi dalam negeri dan harganya murah," ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Selain kursi, ada juga LED seharganya Rp1,3 miliar dan wallscreen Rp1,88 miliar serta karpet buatan Amerika juga harus diganti.
Kata Prakosa, BK merekomendasikan keputusan Badan Uurusan Rumah Tangga (BURT) tentang ruang alat kelengkapan harus mengacu pada ruang banggar harus dibatalkan. "Keputusan BURT itu harus dibatalkan, kemudian semua barang ruang Banggar diganti produk dalam negeri," tegasnya.
Untuk selanjutnya, ruangan baru itu sementara tak boleh digunakan sampai semua barang diganti dengan produk dalam negeri.
Ditanya soal kabar keterlibatan beberapa anggota DPR dalam proyek renovasi ruang Banggar itu, Prakosa mengaku masih menelusuri.
"Itu masih kita teliti. Katanya memang ada pembicaraan antara anggota dewan dengan konsultan itu. Makanya, tadi kami tanya bukti-buktinya, ada enggak rekamannya, ada enggak notulennya, ada enggak saksinya, itu kan. Tapi kita kroscek lagi nanti," ujarnya. (lin)
()
