Hukum harus tetap ditegakkan di Papua

Sindonews.com - Selama ini TNI dan Polri kerap dituding melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap rakyat Papua. Bahkan, negara lain ikut menyoroti persoalan itu. Begitu pula Non Goverment Organisation (NGO) seakan melarang TNI dan Polri melakukan penegakan kedaulatan hukum dan keamanan di sana.

Dalam arahannya kepada dua institusi pertahanan dan keamanan saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri di Polda Metro Jaya, RI 1 itu mengatakan, selama ini pasukan TNI maupun Polri tidak melakukan operasi ofensif maupun pertempuran besar seperti dilakukan koalisi di Irak, Afganistan dan Libya.

"Jika mereka melakukan kekuatan militer di negeri orang, TNI melakukan di negerinya sendiri," tegas SBY di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2012).

Sesungguhnya pemerintah, lanjut SBY, ingin sungguh-sungguh mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Papua. Namun kondisi di Papua masih ada aksi politik dan aksi bersenjata dari elemen separatis.

"Dunia juga harus tahu, masih ada elemen-elemen separatis, baik yang bergerak secara politik maupun dengan gerakan bersenjata. Itu sebabnya TNI dan Polri mengemban tugas di sana, bukan tanpa alasan, itu pun dalam jumlah relatif kecil," kata pria asli Pacitan itu.

Dijelaskan SBY, Papua adalah bagian sah dari integral negara Indonesia. Maka tidak masuk akal jika ada NGO seolah melarang dilakuan penegakan kedaulatan hukum dan keamanan di Papua. Yang penting dalam penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan benar tanpa ada pelanggaran hukum dan HAM dan tidak pula dilakukan tindakan eksestif dari kacamata negara.

"Kami terus akan melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan peningkkatan kesejahteraan dan keadilan bagi saudara kita di Papuan," tandas SBY. (lin)