Banyak penyimpangan anggaran di UI
Kamis, 19 Januari 2012 - 18:01 WIB
Banyak penyimpangan anggaran di UI
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya persoalan tindak pidana korupsi diakibatkan terjadinya penyimpangan anggaran negara. Penyimpangan ini biasanya terjadi dalam proyek di instansi pemerintahan maupun lembaga negara.
Hal yang mengagetkan, penyimpangan anggaran negara juga terjadi pada lingkungan akademis. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyimpangan anggaran juga terjadi di Universitas seluruh Indonesia.
"Pertama kami terkejut dan tercengang di perguruan tinggi negeri banyak penyimpangan anggaran khususnya perguruan tinggi negeri," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai menerima laporan BPK di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Lebih mengejutkan lagi, salah satu Universitas yang ditemukan adanya penyimpangan keuangan negara itu adalah Universitas Indonesia (UI). Dia menyebutkan, penyimpangan itu terjadi adanya perjanjian kerja sama bangun guna serah tanah milik UI di Pegangsaan Timur Jakarta Pusat yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp41 miliar.
Selanjutnya, dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari dana pinjaman luar negeri nomor IP 549 untuk pembangunan rumah sakit pendidikan, tidak sesuai jadwal dan pengenaan komitmen cas sekitar Rp4 miliar dan ini menimbulkan potensi kerugian negara juga.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, temuan dari BPK tersebut segera dikaji mendalam oleh DPR dan akan dibahas dalam rapat pimpinan serta diserahkan kepada komisi terkait dalam hal ini Komisi IX yang membidangi kesehatan dan komisi X bidang pendidikan.
"Dari laporan ini akan kita tindaklanjuti dari rapat pimpinan. Dan pastinya BPK akan meneruskan ke KPK," ungkapnya.
Hal yang mengagetkan, penyimpangan anggaran negara juga terjadi pada lingkungan akademis. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyimpangan anggaran juga terjadi di Universitas seluruh Indonesia.
"Pertama kami terkejut dan tercengang di perguruan tinggi negeri banyak penyimpangan anggaran khususnya perguruan tinggi negeri," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai menerima laporan BPK di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Lebih mengejutkan lagi, salah satu Universitas yang ditemukan adanya penyimpangan keuangan negara itu adalah Universitas Indonesia (UI). Dia menyebutkan, penyimpangan itu terjadi adanya perjanjian kerja sama bangun guna serah tanah milik UI di Pegangsaan Timur Jakarta Pusat yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp41 miliar.
Selanjutnya, dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari dana pinjaman luar negeri nomor IP 549 untuk pembangunan rumah sakit pendidikan, tidak sesuai jadwal dan pengenaan komitmen cas sekitar Rp4 miliar dan ini menimbulkan potensi kerugian negara juga.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, temuan dari BPK tersebut segera dikaji mendalam oleh DPR dan akan dibahas dalam rapat pimpinan serta diserahkan kepada komisi terkait dalam hal ini Komisi IX yang membidangi kesehatan dan komisi X bidang pendidikan.
"Dari laporan ini akan kita tindaklanjuti dari rapat pimpinan. Dan pastinya BPK akan meneruskan ke KPK," ungkapnya.
()
