Tempati ruangan, Banggar DPR tunggu audit BPK
Tempati ruangan, Banggar DPR tunggu audit BPK
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung mengatakan, pihaknya sepakat untuk tidak memakai ruangan Badan Anggaran (Banggar) yang baru, sebelum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selesai melakukan audit terhadap anggaran renovasi itu.
"Kami Banggar sepakat untuk tidak menggunakan dulu ruang rapat itu, sebelum dilakukannya audit," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Dia mengatakan, soal audit terhadap proyek renovasi ruangan Banggar DPR ini pihaknya telah sepakat dengan Badan Kehormatan (BK) ."Supaya mengetahui letak penyimpangannya. Apakah dari segi harga, karena misalnya harga kursi dikabarkan Rp9,1 juta, bukan Rp24 juta per unitnya," jelasnya.
Dia berpendapat, pengadaan kursi terkait renovasi ruangan Banggar ini seharusnya tak perlu impor. Apa lagi, kondisi bangsa ini tengah dirundung persoalan kesulitan dalam memnuhi kesejahteraan rakyat. Lanjutnya, pengadaan kursi dari dalam negeri tentu harganya akan jauh lebih murah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pada saat Banggar dipanggil BK, ketika itu diakui permintaan renovasi ruangan Banggar DPR ini melalui mekanisme yang benar.
Setelah pemanggilan pihaknya pun mengajak BK untuk melihat langsung kondisi sebenarnya ruangan Banggar yang masih digunakan saat ini. "Setelah BK melihat sendiri kapasitasnya tak memadai, memang dinyatakan BK bahwa keperluan akan ruangan ini wajar dan memang diperlukan," tuturnya.
"Kami Banggar sepakat untuk tidak menggunakan dulu ruang rapat itu, sebelum dilakukannya audit," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Dia mengatakan, soal audit terhadap proyek renovasi ruangan Banggar DPR ini pihaknya telah sepakat dengan Badan Kehormatan (BK) ."Supaya mengetahui letak penyimpangannya. Apakah dari segi harga, karena misalnya harga kursi dikabarkan Rp9,1 juta, bukan Rp24 juta per unitnya," jelasnya.
Dia berpendapat, pengadaan kursi terkait renovasi ruangan Banggar ini seharusnya tak perlu impor. Apa lagi, kondisi bangsa ini tengah dirundung persoalan kesulitan dalam memnuhi kesejahteraan rakyat. Lanjutnya, pengadaan kursi dari dalam negeri tentu harganya akan jauh lebih murah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pada saat Banggar dipanggil BK, ketika itu diakui permintaan renovasi ruangan Banggar DPR ini melalui mekanisme yang benar.
Setelah pemanggilan pihaknya pun mengajak BK untuk melihat langsung kondisi sebenarnya ruangan Banggar yang masih digunakan saat ini. "Setelah BK melihat sendiri kapasitasnya tak memadai, memang dinyatakan BK bahwa keperluan akan ruangan ini wajar dan memang diperlukan," tuturnya.
()
Explore More