BK mencium ada mark up dalam proyek Banggar

Sindonews.com - Badan Kehormatan (BK) DPR, mencium adanya mark up dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebelum membuat kesimpulan benar ada atau tidaknya penyimpangan tersebut, BK terlebih dulu meminta audit dari Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dugaan adanya mark up ini, terlihat dari perkembangan proses renovasi ruang Banggar yang tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jika benar renovasi itu menghabiskan biaya Rp20,3 miliar, seharusnya ruangan tersebut tampak mewah.

"Apakah perlu ada proyek ruang alat kelengkapan yang mempunyai spesifikais tinggi. Waktu kita cek langsung, kita lihat bahwa ruangannya tidak secanggih yang digembar-gemborkan menghabiskan Rp20,3 miliar. Kursinya juga seperti itu, mejanya juga tak mewah-mewah amat. Bayangan kita itu ruangan yang mewah sekali. Ternyata biasa-biasa saja," " ujar Ketua BK DPR, M. Prakosa, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2012).

Permintaan audit ini, lanjutnya, terkait penghitungan biaya renovasi itu bukan kompetensi anggota DPR. "Yang jadi masalah kenapa biayanya terlalu tinggi di luar kepatutan. Kita lihat kemarin pada saat pengecekan di ruang Banggar, kita lihat dengan anggaran yang demikian besar kita semua lihat kan, ruangannya kan biasa-biasa saja. Artinya kita lihat ada kejanggalan juga," ucapnya.

Pada kesempatan itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengimbau perlu ada perombakan pada komposisi internal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Saya kira perlu direvisi. Tidak perlu anggota dewan mengurusi (anggaran) rumah tangga. BK memikirkan juga usulan ke pimpinan untuk mengubah UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) di mana BURT tidak ditangani dewan lagi. Itu urusan Sekretariat Negara," pungkasnya.